Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Lampri, turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi layanan pertanahan dan penyelesaian tunggakan layanan Pendapatan Diterima di Muka. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam mendukung terwujudnya Jawa Tengah Zero Tunggakan, Senin (29/12/2025).
Agar menyusul progress ke 10 kantor pertanahan yg mencapai zero tunggakan diantaranya kantor Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kab Purworejo, Kab Karanganyar, Kab Kendal, Kab Sragen, Kab Boyolali dan Kab Sukoharjo.
Dalam pelaksanaan monev tersebut, Lampri mengunjungi dua Kantor Pertanahan, yakni Kantah Kabupaten Pemalang dan Kantah Kabupaten Purbalingga. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan pertanahan di lapangan sekaligus mengevaluasi progres penyelesaian berkas tunggakan yang masih ada.
Monitoring dan evaluasi ini difokuskan pada upaya mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi masing-masing Kantah, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun sumber daya manusia. Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat strategi percepatan penyelesaian tunggakan serta mendorong optimalisasi kinerja sumber daya yang tersedia di setiap satuan kerja.
Lampri menegaskan pentingnya komitmen dan kerja sama seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat. Ia berharap melalui kegiatan monev yang dilakukan secara langsung dan berkelanjutan, setiap Kantah dapat lebih responsif, akuntabel, serta mampu mencapai target penyelesaian layanan secara tepat waktu.
Dengan langkah ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah optimistis target Jateng Zero Tunggakan dapat tercapai, seiring dengan meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
#kanwilbpnjateng
#IndonesiaLengkap
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
