Lantik JPT Pratama Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Tour of Duty untuk Cegah Moral Hazard

- Penulis

Jumat, 23 Januari 2026 - 03:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

​Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan bagi Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, pada Kamis (22/01/2026). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penyegaran organisasi melalui mekanisme rotasi jabatan.

“Seperti yang sudah berkali-kali disampaikan saat pelantikan, pelantikan JPT Pratama ini adalah hal rutin dalam rangka tour of duty. Sejak awal, komitmen kita adalah menempati suatu jabatan maksimal dua tahun sekali dilakukan rotasi, supaya tidak merasa berada di comfort zone, tidak tersentuh, dan tidak terjadi moral hazard,” ujar Menteri Nusron di hadapan para peserta pelantikan.

Ia menambahkan, rotasi jabatan merupakan praktik yang lazim di lingkungan birokrasi pemerintahan. Kebijakan rotasi dan promosi jabatan secara berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier Aparatur Sipil Negara (ASN).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebagaimana pejabat-pejabat di lingkungan pelayanan lain, misalnya pajak, bea cukai, kepolisian, dan kejaksaan, yang melalui proses dipindah-pindah dalam rangka meningkatkan jam terbang, meningkatkan kapasitas, mengalami proses pendewasaan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik,” tegas Menteri Nusron.

Baca Juga:  Sidang Perdana Bupati Pati Non Aktif Sudewo Ratusan Warga Alunkan Sholawatan.

Pada pelantikan tersebut, sebanyak tiga pejabat JPT Pratama resmi dilantik. Ketiganya yakni, Wartomo sebagai Inspektur Bidang Investigasi; Muhammad Rizal sebagai Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang; serta Budi Kristiyana sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, dibacakan pula Pakta Integritas yang diwakili oleh Wartomo selaku Inspektur Bidang Investigasi. Selain itu, dilakukan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan yang juga diwakili oleh Wartomo. Bertindak sebagai saksi penandatanganan berita acara tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT) Sudaryanto dan Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) Sutaryono.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/YZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
*Humas Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Berita Terbaru