Ditjen PTPP Perkuat Akurasi Data Spasial Melalui Klinik Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan dan Ruang Tahun 2026

- Penulis

Kamis, 29 Januari 2026 - 13:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 23 Januari 2026 — Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) menghadiri kegiatan Klinik Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan dan Ruang yang diselenggarakan oleh Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian ATR/BPN. Kegiatan yang berlangsung di The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan KPK dalam meningkatkan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dalam forum tersebut, Ditjen PTPP diwakili oleh Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Yuliana, serta Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi. Bersama jajaran dari Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, mereka berpartisipasi aktif dalam pengolahan data GIS yang difokuskan pada sinkronisasi berbagai data spasial krusial, antara lain IGT Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, IGT Konsolidasi Tanah, serta IGT Zona Nilai Tanah dan Nilai Bidang Tanah.

Baca Juga:  Dari Pengukuran Terjadwal hingga Perintis,Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Perkenalkan Transformasi Layanan di Brebes

Kegiatan ini mencakup penyepakatan Rencana Aksi Pengelolaan IGT Tahun 2026 dan serangkaian klinik teknis yang membahas standarisasi penamaan data, kesesuaian sistem proyeksi, hingga konsistensi topologi dan metadata. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh informasi geospasial yang dikelola oleh Ditjen PTPP selaras dengan Kebijakan Satu Peta nasional.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melalui keterlibatan dalam klinik ini, Ditjen PTPP berkomitmen untuk mempercepat integrasi data pengadaan dan pengembangan pertanahan yang akurat. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian data spasial yang lebih baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

#ditjenptpp #sobatptpp #InformasiGeospasialTematik #kementerianatrbpn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945
Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Wamen Ossy Ajak Kolaborasi Para Arsitek untuk Wujudkan Visi Kota 2045
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 04:17 WIB

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

Minggu, 15 November 2026 - 02:46 WIB

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 06:58 WIB

ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026

Jumat, 13 November 2026 - 06:57 WIB

ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral

Jumat, 13 November 2026 - 06:54 WIB

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Berita Terbaru