Semarang — Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, beserta jajaran melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (3/2/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan pertanahan di daerah.
Dalam agenda kunjungan tersebut, Direktur Jenderal PHPT mengunjungi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) layanan pertanahan. Kegiatan ini difokuskan pada percepatan penyelesaian tunggakan layanan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Asnaedi menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelayanan pertanahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong peningkatan kinerja satuan kerja di wilayah. Pemerintah menetapkan target penyelesaian tunggakan layanan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah paling lambat pada bulan Maret 2026.
“Target ini memerlukan komitmen dan kerja sama seluruh jajaran, baik di tingkat kantor wilayah maupun kantor pertanahan. Sinergi yang kuat menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas,” ujar Asnaedi.
Melalui kunjungan kerja ini, Direktur Jenderal PHPT berharap seluruh jajaran pertanahan di Provinsi Jawa Tengah dapat terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan pertanahan yang modern, transparan, dan akuntabel dapat terwujud secara berkelanjutan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
Jika ingin, saya juga bisa menyesuaikan gaya lebih formal, lebih rin
#KementerianATRBPN #KanwilBPNJateng
