Kasi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kudus Hadiri Validasi Data PDSK Proyek FMNJP Sungai Wulan

- Penulis

Kamis, 12 Maret 2026 - 02:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kudus – Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Atikah, A.Ptnh., M.Si, menghadiri kegiatan Validasi Data Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka penyediaan tanah untuk Flood Management in North Java Project (FMNJP) Sungai Wulan, pada Rabu (11/03). Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

Kegiatan validasi ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penyediaan tanah bagi proyek pengendalian banjir Sungai Wulan yang meliputi wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara. Tahapan validasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data terkait dampak sosial kemasyarakatan yang timbul akibat pelaksanaan proyek strategis tersebut.

Dalam kegiatan ini turut hadir sejumlah unsur pemerintah daerah dan pemerintah desa dari wilayah yang terdampak. Dari Kabupaten Kudus hadir Camat Kaliwungu, Camat Jati, Kepala Desa Jati Wetan, serta Kepala Desa Pesuruhan Lor. Sementara dari Kabupaten Jepara dihadiri oleh Camat Nalumsari, Kepala Desa Dorang, Kepala Desa Banget, dan Kepala Desa Setrokalangan.

Melalui forum validasi ini, para pemangku kepentingan bersama-sama melakukan verifikasi serta penyelarasan data guna memastikan bahwa proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proyek Flood Management in North Java Project (FMNJP) Sungai Wulan sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sistem pengendalian banjir di wilayah pesisir utara Jawa, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan di kawasan tersebut.

Dengan adanya koordinasi dan validasi data ini, diharapkan proses penyediaan tanah serta penanganan dampak sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan proyek dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara.

#KementerianATRBPN
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Galian C Diduga Ilegal di Pati Disorot, ESDM Mengaku Tak Berwenang, BPI KPNPA RI Desak Penegakan Hukum Terpadu
Terkesan Menutupi Permasalahan, Pengurus Yayasan: Pengasuh Tidak Ada Ditempat
Inisial S Disebut Dalam Sidak Pertambangan Pemkab Pati, Diduga Ilegal
Sarasehan Kolaboratif Revisi RTR KSN Jabodetabek-Punjur: Menata Ulang Kawasan dalam Menghadapi Tantangan Urbanisasi dan Perubahan Iklim
Dirjen Tata Ruang Tekankan Urgensi Informasi Geospasial untuk SDA, Keamanan Negara, dan Bencana
Ditjen Tata Ruang Perkuat Kepastian Hukum dan Investasi di Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Utara
Dorong Kepastian Investasi, Ditjen Tata Ruang Gelar Rakor Lintas Sektor RTRW dan RDTR
Ditjen Tata Ruang Perkuat Kualitas Kearsipan melalui Evaluasi 2025 dan Persiapan Pengawasan 2026
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 11:16 WIB

Galian C Diduga Ilegal di Pati Disorot, ESDM Mengaku Tak Berwenang, BPI KPNPA RI Desak Penegakan Hukum Terpadu

Selasa, 28 April 2026 - 01:14 WIB

Terkesan Menutupi Permasalahan, Pengurus Yayasan: Pengasuh Tidak Ada Ditempat

Senin, 27 April 2026 - 22:07 WIB

Inisial S Disebut Dalam Sidak Pertambangan Pemkab Pati, Diduga Ilegal

Senin, 27 April 2026 - 12:43 WIB

Sarasehan Kolaboratif Revisi RTR KSN Jabodetabek-Punjur: Menata Ulang Kawasan dalam Menghadapi Tantangan Urbanisasi dan Perubahan Iklim

Senin, 27 April 2026 - 12:37 WIB

Ditjen Tata Ruang Perkuat Kepastian Hukum dan Investasi di Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Utara

Berita Terbaru

Uncategorized

Inisial S Disebut Dalam Sidak Pertambangan Pemkab Pati, Diduga Ilegal

Senin, 27 Apr 2026 - 22:07 WIB