ATR/BPN Percepat Penetapan LP2B, Terima Audiensi Pemkab Sidoarjo dan Pemalang

- Penulis

Jumat, 27 Maret 2026 - 03:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pemalang dalam rangka percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pada Jumat (13/03/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PPTR, Lampri, serta dihadiri oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, beserta jajaran perangkat daerah terkait. Audiensi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, para pihak menyepakati roadmap percepatan penetapan LP2B yang akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan strategis. Tahapan tersebut meliputi koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah serta penyerahan data spasial lahan sawah, penyusunan LP2B oleh pemerintah daerah, penyampaian rancangan LP2B kepada Kementerian ATR/BPN, persetujuan melalui Berita Acara Persetujuan, hingga penetapan LP2B oleh pemerintah daerah melalui revisi Rencana Tata Ruang (RTR), Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah.

Melalui integrasi peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), penguatan kebijakan tata ruang, serta kolaborasi lintas sektor, diharapkan target nasional minimal 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) dapat segera ditetapkan sebagai LP2B sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Upaya percepatan penetapan LP2B ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Kementerian ATR/BPN terus mendorong peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah agar implementasi kebijakan penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkesinambungan.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal PPTR di djpptr.atrbpn.go.id.

#KementerianATRBPN
#DitjenPPTR
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketum LSM MAUNG SILIWANGI PAKUAN: Sinergi Budaya dan Solidaritas Ormas Warnai Peringatan Milangkala ke-11 DPD Sundawani Wirabuana Kuningan
H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945
Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 09:26 WIB

Ketum LSM MAUNG SILIWANGI PAKUAN: Sinergi Budaya dan Solidaritas Ormas Warnai Peringatan Milangkala ke-11 DPD Sundawani Wirabuana Kuningan

Minggu, 15 November 2026 - 04:17 WIB

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

Minggu, 15 November 2026 - 02:46 WIB

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 06:58 WIB

ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026

Jumat, 13 November 2026 - 06:57 WIB

ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral

Berita Terbaru