Kudus, 18 Mei 2026 — Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus mengimbau masyarakat agar tidak hanya mengandalkan kuitansi jual beli dalam transaksi tanah. Setiap proses jual beli tanah perlu dilengkapi dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta dilanjutkan dengan proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Melalui edukasi yang disampaikan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menegaskan bahwa kuitansi jual beli hanya merupakan bukti terjadinya transaksi, namun belum menjadi bukti sah peralihan hak atas tanah. Kepemilikan tanah dinyatakan sah dan tercatat secara resmi apabila telah dilakukan proses balik nama sertipikat di Kantor Pertanahan.
Selain itu, secara hukum proses jual beli tanah wajib memenuhi asas tunai dan terang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 19 UUPA disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus juga membagikan beberapa tips aman dalam membeli tanah, di antaranya memastikan proses jual beli dilakukan melalui PPAT setempat, memastikan sertipikat asli berada di tangan pembeli, memastikan pajak transaksi telah dibayarkan, serta segera mendaftarkan peralihan hak agar kepemilikan tanah terlindungi secara hukum.
Melalui informasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus berharap masyarakat semakin memahami pentingnya tertib administrasi pertanahan demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah yang dimiliki.
#KantahKabKudus
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajudanModern
#ATRBPN
