Sesditjen PPTR Hadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kalimantan Timur Lanjutkan Koordinasi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

- Penulis

Jumat, 26 Juni 2026 - 11:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Balikpapan – Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Sesditjen PPTR), Tensa Nurdiyani, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Walikota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis, (17/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap implementasi kebijakan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai agenda strategis nasional sekaligus evaluasi pelaksanaan kebijakan pertanahan dalam mendukung pembentukan pemerintahan daerah khusus sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara beserta perubahannya.

Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta pemerintah kabupaten/kota di sekitar kawasan IKN. Pertemuan tersebut membahas kesiapan IKN menuju status sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sinkronisasi kewenangan pemerintahan daerah khusus, serta berbagai isu strategis terkait tata ruang dan pertanahan.

Dalam kegiatan tersebut, Sesditjen PPTR, Tensa Nurdiyani, didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur, Shamy Ardian, dan Kepala Subdirektorat Pengendalian Hak Tanah, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Wilayah II, Sri Kuntjoro. Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur memaparkan capaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional di kawasan IKN yang hingga tahun 2026 telah menyelesaikan 13 paket pengadaan tanah, dengan sejumlah paket lainnya berada pada tahap penyerahan hasil maupun proses penyelesaian.

Berbagai isu pertanahan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, termasuk mitigasi potensi konflik agraria, penyelesaian pengadaan tanah, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna mendukung pembangunan dan fungsionalisasi IKN. Komisi II DPR RI menekankan pentingnya sinergi antara Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota, dan Kementerian ATR/BPN agar pembangunan kawasan IKN dapat berjalan dengan kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

Usai mengikuti kunjungan kerja spesifik tersebut pada Jumat, (18/6/2026) Sesditjen PPTR Tensa Nurdiyani melanjutkan agenda koordinasi di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara Ditjen PPTR dan jajaran Kantor Wilayah BPN dalam mendukung pengendalian dan penertiban tanah dan ruang serta penanganan berbagai isu strategis pertanahan di wilayah Kalimantan Timur, khususnya yang berkaitan dengan percepatan pembangunan IKN.

#DitjenPPTR
#PengendaliandanPenertibanTanahdanRuang
#KementerianATRBPN
#ATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tim Publikasi, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan
Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten
Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo
Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Sambung
Perkuat Tertib Administrasi dan Kepastian Pelayanan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Rapat Fasilitasi P – KKPR secara Daring
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menerima Kunjungan Tim Konsultan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten

Jumat, 20 November 2026 - 05:37 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo

Jumat, 20 November 2026 - 05:35 WIB

Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan

Berita Terbaru