Perkuat Pengendalian Pemanfaatan Ruang,Ditjen PPTR Dorong Optimalisasi Insentif dan Disinsentif

- Penulis

Kamis, 13 Agustus 2026 - 22:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemberian insentif dan disinsentif menjadi salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai rencana tata ruang di tengah dinamika pembangunan. Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Webinar Nasional PPTR Series bertema “Pemberian Insentif dan Disinsentif untuk Mewujudkan Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan secara daring melalui kolaborasi Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN pada Kamis, (6/8/2026).
Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam Webinar Nasional PPTR Series bertajuk “Pemberian Insentif dan Disinsentif untuk Mewujudkan Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) bersama BPSDM Kementerian ATR/BPN pada Kamis, (6/8/2026).

Dalam pemaparannya, Aria menekankan pentingnya penguatan implementasi insentif dan disinsentif agar tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi dapat diterapkan secara praktis sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah. Penguatan instrumen tersebut juga menjadi relevan dalam mendukung Asta Cita yang dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029, khususnya dalam upaya menjaga ketahanan pangan melalui penetapan minimal 87 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Baca Juga:  Monev Pembinaan dan Pengawasan PPAT Kanwil BPN Jawa Tengah Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Serta Pengawasan PPAT

Menurut Aria, kebijakan perlindungan lahan pertanian tersebut perlu diiringi dengan instrumen insentif yang mampu memberikan manfaat bagi pemilik lahan sekaligus mendorong keberlanjutan fungsi pertanian. Salah satu bentuk insentif yang potensial dikembangkan untuk mendukung perlindungan lahan pertanian adalah kompensasi melalui skema Pengalihan Hak Membangun atau Transfer of Development Rights (TDR).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam implementasinya, penguatan insentif dan disinsentif masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum tersedianya aturan operasional yang memadai terkait mekanisme pemberian insentif dan disinsentif, keterbatasan anggaran dalam penerapan insentif di daerah, serta perlunya penguatan koordinasi lintas instansi dan kapasitas sumber daya manusia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan
Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten
Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo
Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Sambung
Perkuat Tertib Administrasi dan Kepastian Pelayanan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Rapat Fasilitasi P – KKPR secara Daring
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menerima Kunjungan Tim Konsultan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten

Jumat, 20 November 2026 - 05:37 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo

Jumat, 20 November 2026 - 05:35 WIB

Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan

Berita Terbaru