Layanan Jasa Akses Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang (IGT-PR)

- Penulis

Kamis, 10 September 2026 - 04:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam upaya mendukung kolaborasi dan berbagi pakai data geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) menghadirkan Layanan Jasa Akses Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang (IGT-PR).

Layanan ini menyediakan Map Service yang memungkinkan pengguna memperoleh akses terhadap informasi geospasial tematik secara digital untuk mendukung analisis spasial, perencanaan, investasi, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Selain layanan berbayar sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masyarakat juga tetap dapat mengakses berbagai informasi geospasial secara gratis melalui platform BHUMI ATR/BPN.

Dasar Hukum

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penyelenggaraan Layanan Jasa Akses IGT-PR mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 98 Tahun 2024 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Bersifat Volatil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Melalui regulasi tersebut, akses informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang ditetapkan sebagai salah satu jenis layanan PNBP yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Siapa yang Dapat Memanfaatkan Layanan Ini?

Layanan IGT-PR ditujukan bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi spasial untuk mendukung kegiatan bisnis maupun kebijakan, antara lain:

Perbankan;
Pengembang (developer) properti;
Investor;
Instansi pemerintah;
Akademisi;
Konsultan; dan
Pihak lain yang membutuhkan analisis geospasial pertanahan dan ruang.

Akses layanan dilakukan melalui integrasi data (API Service) berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga:  Menteri Nusron Peringatkan Pengusaha: Kebakaran Lahan Dapat Batalkan HGU

Jenis Layanan IGT-PR

Layanan Jasa Akses Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang terdiri atas dua jenis layanan, yaitu:

1. IGT Berbasis Bidang

Layanan ini menyediakan 16 layer Informasi Geospasial Tematik Berbasis Bidang dengan karakteristik sebagai berikut:

Tarif layanan sebesar Rp7.500 per bidang;
Pengajuan data berdasarkan Area of Interest (AOI);
Minimum permohonan sebanyak 1.000 bidang;
Masa akses layanan selama 60 hari.
2. IGT Berbasis Kawasan

Layanan ini menyediakan 23 layer Informasi Geospasial Tematik Berbasis Kawasan dengan ketentuan:

Tarif layanan sebesar Rp20.000 per hektare (Ha);
Pengajuan data berdasarkan Area of Interest (AOI);
Minimum permohonan seluas 1.000 hektare;
Masa akses layanan selama 60 hari.
Akses Gratis Melalui BHUMI ATR/BPN

Selain layanan berbayar, masyarakat tetap dapat memanfaatkan berbagai informasi geospasial secara gratis melalui BHUMI ATR/BPN, sebuah portal peta interaktif yang menyediakan beragam data geospasial secara daring. Platform ini dapat digunakan untuk eksplorasi data, pencarian lokasi, dan kebutuhan informasi dasar tanpa dikenakan biaya.

Layanan Pengaduan

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut maupun menyampaikan pengaduan terkait layanan ATR/BPN, masyarakat dapat menghubungi Hotline WhatsApp Pengaduan Kementerian ATR/BPN di 0811-1068-0000 (layanan pesan/teks) pada hari Senin–Jumat pukul 08.00–16.00 WIB.

Komitmen Pelayanan

Melalui Layanan Jasa Akses Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menghadirkan layanan informasi geospasial yang profesional, terpercaya, dan mudah diakses, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat serta memperkuat pemanfaatan data spasial bagi pembangunan nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis
Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!
Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN
Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan
Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang
Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:25 WIB

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis

Kamis, 19 November 2026 - 11:18 WIB

Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!

Kamis, 19 November 2026 - 10:26 WIB

Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN

Kamis, 19 November 2026 - 10:25 WIB

Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan

Kamis, 19 November 2026 - 10:23 WIB

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Berita Terbaru

Uncategorized

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:23 WIB