Ditjen PTPP Kementerian ATR/BPN Melalui Direktorat KTPP Gelar Rapat Technical Working Group 2 (Land Development) Ke-3 Project LANDLAB dengan JICA

- Penulis

Rabu, 28 Januari 2026 - 05:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 27 Januari 2026 — Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) bersama para pemangku kepentingan menyelenggarakan rapat Technical Working Group (TWG) 2 – The Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LandLab).

Rapat ini menghadirkan Minoru Matsui selaku JICA Expert, Farchad H. Mahfud selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, serta Rahadi Marsito selaku Direktur Operasional Techne Praxis sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti oleh Iskandar Syah selaku Direktur Hubungan Kelembagaan dan Pengembangan Layanan Pertanahan Ditjen PHPT, perwakilan Ditjen Tata Ruang, perwakilan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dan Survei dan Pemetaan Tematik Ditjen SPPR, serta perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, bersama perwakilan kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya.

Baca Juga:  Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Sosialisasi Penyesuaian PP Nomor 28 Tahun 2025 pada Sistem OSS

Pembahasan difokuskan pada pengembangan TOD Harmoni–Sawah Besar sebagai kawasan prioritas dengan pendekatan block by block, integrasi nilai sejarah kawasan, serta penguatan peran pemilik lahan sebagai aktor kunci, dengan menegaskan bahwa keberhasilan TOD ditentukan oleh kepastian regulasi, kejelasan status dan penguasaan lahan, tata kelola pengambilan keputusan, serta visibilitas arus kas dan model pendapatan. Dalam konteks tersebut, pengembangan TOD dipandang tidak hanya sebagai perencanaan fisik, tetapi juga sebagai instrumen urban regeneration yang mendorong penciptaan nilai ekonomi melalui mekanisme Land Value Capture (LVC). Rapat menekankan pentingnya membangun success story TOD melalui aset clean and clear, penguatan data pertanahan, serta regulasi dan tata kelola agar TOD menjadi katalis pertumbuhan ekonomi perkotaan.
#ditjenptpp
#sobatptpp
#pengadaantanah
#konsolidasitanah

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sertipikasi Tanah Bawa Kepastian Hukum dan Beri Ketenangan Lebih untuk Masyarakat
Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Yan Septedyas Ingatkan Jajaran Pegawai Kanwil BPN Jawa Tengah untuk Taat Regulasi dan Jaga Integritas
Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah secara Daring
Sanggabuana Menuju Kawasan Konservasi, dimulai dari Rumah Bibit dan Rehabilitasi Habitat 
Galian C Diduga Ilegal di Pati Disorot, ESDM Mengaku Tak Berwenang, BPI KPNPA RI Desak Penegakan Hukum Terpadu
Terkesan Menutupi Permasalahan, Pengurus Yayasan: Pengasuh Tidak Ada Ditempat
Inisial S Disebut Dalam Sidak Pertambangan Pemkab Pati, Diduga Ilegal
Sarasehan Kolaboratif Revisi RTR KSN Jabodetabek-Punjur: Menata Ulang Kawasan dalam Menghadapi Tantangan Urbanisasi dan Perubahan Iklim
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 12:46 WIB

Sertipikasi Tanah Bawa Kepastian Hukum dan Beri Ketenangan Lebih untuk Masyarakat

Rabu, 29 April 2026 - 12:42 WIB

Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Yan Septedyas Ingatkan Jajaran Pegawai Kanwil BPN Jawa Tengah untuk Taat Regulasi dan Jaga Integritas

Rabu, 29 April 2026 - 12:37 WIB

Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah secara Daring

Rabu, 29 April 2026 - 10:54 WIB

Sanggabuana Menuju Kawasan Konservasi, dimulai dari Rumah Bibit dan Rehabilitasi Habitat 

Selasa, 28 April 2026 - 11:16 WIB

Galian C Diduga Ilegal di Pati Disorot, ESDM Mengaku Tak Berwenang, BPI KPNPA RI Desak Penegakan Hukum Terpadu

Berita Terbaru