Perkuat Pengawasan Pelanggaran Tata Ruang Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Gelar Rapat bencana Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang

- Penulis

Jumat, 13 Februari 2026 - 11:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Semarang – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Tahun 2026 di Aula Sentosa Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Kamis (12/02/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembentukan Sekretariat PPNS Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/SK-33.MP.03.02/I/2026. Rapat dihadiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah serta Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Rapat dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam mendukung pengawasan serta penegakan hukum penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah. Melalui forum ini, peserta membahas rencana kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang sekaligus menjaring informasi terkait indikasi pelanggaran tata ruang di wilayah kabupaten/kota.

Keterlibatan perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan pemanfaatan ruang serta meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran tata ruang. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penyelarasan data dan informasi PPNS Penataan Ruang guna mendukung pelaksanaan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang.

Melalui pembentukan Sekretariat PPNS Penataan Ruang, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah berkomitmen meningkatkan pengawasan tata ruang yang terintegrasi, profesional, dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait diharapkan mampu mendorong terciptanya pemanfaatan ruang yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#kanwilbpnjateng
#IndonesiaLengkap
#ATRBPNAntiKorupsi
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sanggabuana Menuju Kawasan Konservasi, dimulai dari Rumah Bibit dan Rehabilitasi Habitat 
Galian C Diduga Ilegal di Pati Disorot, ESDM Mengaku Tak Berwenang, BPI KPNPA RI Desak Penegakan Hukum Terpadu
Terkesan Menutupi Permasalahan, Pengurus Yayasan: Pengasuh Tidak Ada Ditempat
Inisial S Disebut Dalam Sidak Pertambangan Pemkab Pati, Diduga Ilegal
Sarasehan Kolaboratif Revisi RTR KSN Jabodetabek-Punjur: Menata Ulang Kawasan dalam Menghadapi Tantangan Urbanisasi dan Perubahan Iklim
Dirjen Tata Ruang Tekankan Urgensi Informasi Geospasial untuk SDA, Keamanan Negara, dan Bencana
Ditjen Tata Ruang Perkuat Kepastian Hukum dan Investasi di Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Utara
Dorong Kepastian Investasi, Ditjen Tata Ruang Gelar Rakor Lintas Sektor RTRW dan RDTR
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 10:54 WIB

Sanggabuana Menuju Kawasan Konservasi, dimulai dari Rumah Bibit dan Rehabilitasi Habitat 

Selasa, 28 April 2026 - 11:16 WIB

Galian C Diduga Ilegal di Pati Disorot, ESDM Mengaku Tak Berwenang, BPI KPNPA RI Desak Penegakan Hukum Terpadu

Selasa, 28 April 2026 - 01:14 WIB

Terkesan Menutupi Permasalahan, Pengurus Yayasan: Pengasuh Tidak Ada Ditempat

Senin, 27 April 2026 - 22:07 WIB

Inisial S Disebut Dalam Sidak Pertambangan Pemkab Pati, Diduga Ilegal

Senin, 27 April 2026 - 12:40 WIB

Dirjen Tata Ruang Tekankan Urgensi Informasi Geospasial untuk SDA, Keamanan Negara, dan Bencana

Berita Terbaru

Uncategorized

Inisial S Disebut Dalam Sidak Pertambangan Pemkab Pati, Diduga Ilegal

Senin, 27 Apr 2026 - 22:07 WIB