Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM Indentifikasi Potensi Lahan untuk Dukung Implementasi PLTS 100 Gwp

- Penulis

Jumat, 5 Juni 2026 - 00:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PPTR mengidentifikasi potensi lahan untuk mendukung percepatan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp dalam Rapat Koordinasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan di Jakarta pada Selasa, (2/6/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut Satgas Transisi dan Konversi Energi bersama Kementerian ESDM, Badan Bank Tanah, dan PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal PPTR, Lampri, menyampaikan bahwa Ditjen PPTR telah menginventarisasi berbagai potensi lahan, termasuk tanah terindikasi telantar, lahan dengan hak yang telah berakhir, aset BUMN, hingga aset yang dikelola Badan Bank Tanah. Secara nasional, potensi tanah terindikasi telantar mencapai sekitar 322.795 hektare, dengan sekitar 10.152 hektare di Pulau Jawa.

Program PLTS 100 GWp yang merupakan arahan Presiden ini membutuhkan dukungan lahan dalam skala besar, sehingga diperlukan pemetaan yang terintegrasi antara data lahan dan kebutuhan pengembangan energi surya. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan lahan lebih dari 100 ribu hektare secara bertahap untuk mendukung program tersebut.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa program ini sedang dipercepat melalui penyusunan regulasi tingkat Peraturan Presiden dan membutuhkan dukungan lintas sektor, khususnya dalam penyediaan lahan yang tepat dan terpetakan dengan baik.

Badan Bank Tanah menyatakan kesiapan mendukung penyediaan lahan dengan sejumlah lokasi potensial yang masih akan diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan status hukum dan kondisi aktual. Hingga April 2026, lembaga tersebut mengelola Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas sekitar 35.011 hektare di 22 provinsi.

Sementara itu, PT PLN (Persero) memaparkan hasil pemetaan awal yang menunjukkan beberapa lokasi berpotensi menjadi prioritas karena dekat dengan jaringan listrik eksisting, sehingga dapat menjadi lokasi potensial untuk program percepatan (quick win).

Menutup rapat, Ditjen PPTR menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan lahan yang tepat guna mendukung pengembangan PLTS secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id

#DitjenPPTR
#ATRBPN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Lapas Pasir Pengaraian Bantah Isu Sewa Kamar, Jual Beli Tamping dan Peredaran HP Ilegal
Kajari Rokan Hulu Hadiri Peringatan HUT IAD ke-XXVI, Tegaskan Semangat Kebersamaan dan Pengabdian
Kejari Rokan Hulu Selamatkan Rp1,38 Miliar Keuangan Negara dari Perkara Korupsi
Diduga Kerjasama Notaris & Pengembang Abaikan Sistem OSS, Langgar Hukum, Kode Etik Hingga Pemecetan.
Lantik 78 Pejabat Struktural, Wamen Ossy: Rotasi dan Promosi Jabatan Bentuk Birokrat yang Adaptif
Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah
Lulus Ujian CBT Penerimaan Baru, Calon Taruna/i Politeknik Agraria STPN Ikuti Seleksi Lanjutan
Kumpulkan Jajaran di Jatim, Menteri Nusron: Masuki Periode Transformasi Organisasi dan Layanan, Tempatkan Rakyat sebagai Raja yang Harus Dilayani
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 05:09 WIB

Lapas Pasir Pengaraian Bantah Isu Sewa Kamar, Jual Beli Tamping dan Peredaran HP Ilegal

Rabu, 22 Juli 2026 - 05:03 WIB

Kajari Rokan Hulu Hadiri Peringatan HUT IAD ke-XXVI, Tegaskan Semangat Kebersamaan dan Pengabdian

Selasa, 21 Juli 2026 - 17:52 WIB

Kejari Rokan Hulu Selamatkan Rp1,38 Miliar Keuangan Negara dari Perkara Korupsi

Senin, 20 Juli 2026 - 13:45 WIB

Diduga Kerjasama Notaris & Pengembang Abaikan Sistem OSS, Langgar Hukum, Kode Etik Hingga Pemecetan.

Senin, 20 Juli 2026 - 12:42 WIB

Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah

Berita Terbaru