Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM Indentifikasi Potensi Lahan untuk Dukung Implementasi PLTS 100 Gwp

- Penulis

Jumat, 5 Juni 2026 - 00:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PPTR mengidentifikasi potensi lahan untuk mendukung percepatan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp dalam Rapat Koordinasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan di Jakarta pada Selasa, (2/6/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut Satgas Transisi dan Konversi Energi bersama Kementerian ESDM, Badan Bank Tanah, dan PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal PPTR, Lampri, menyampaikan bahwa Ditjen PPTR telah menginventarisasi berbagai potensi lahan, termasuk tanah terindikasi telantar, lahan dengan hak yang telah berakhir, aset BUMN, hingga aset yang dikelola Badan Bank Tanah. Secara nasional, potensi tanah terindikasi telantar mencapai sekitar 322.795 hektare, dengan sekitar 10.152 hektare di Pulau Jawa.

Program PLTS 100 GWp yang merupakan arahan Presiden ini membutuhkan dukungan lahan dalam skala besar, sehingga diperlukan pemetaan yang terintegrasi antara data lahan dan kebutuhan pengembangan energi surya. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan lahan lebih dari 100 ribu hektare secara bertahap untuk mendukung program tersebut.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa program ini sedang dipercepat melalui penyusunan regulasi tingkat Peraturan Presiden dan membutuhkan dukungan lintas sektor, khususnya dalam penyediaan lahan yang tepat dan terpetakan dengan baik.

Badan Bank Tanah menyatakan kesiapan mendukung penyediaan lahan dengan sejumlah lokasi potensial yang masih akan diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan status hukum dan kondisi aktual. Hingga April 2026, lembaga tersebut mengelola Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas sekitar 35.011 hektare di 22 provinsi.

Sementara itu, PT PLN (Persero) memaparkan hasil pemetaan awal yang menunjukkan beberapa lokasi berpotensi menjadi prioritas karena dekat dengan jaringan listrik eksisting, sehingga dapat menjadi lokasi potensial untuk program percepatan (quick win).

Menutup rapat, Ditjen PPTR menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan lahan yang tepat guna mendukung pengembangan PLTS secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id

#DitjenPPTR
#ATRBPN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sinergi Kementerian dan Lembaga dalam Mengawal RUU Reforma Agraria
Pembahasan RUU Reforma Agraria oleh DPR dan Pemerintah
Komitmen Pemerintah dan DPR dalam Mempercepat Pengesahan RUU Reforma Agraria
Pengesahan RUU Reforma Agraria jadi Undang – Undang
Peringatan HANTARU 2026: 66 Tahun UUPA, Transformasi Melayani Lebih Pasti
Pengadaan Tanah dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Jadi Fokus Pengarahan Dirjen PTPP di Jawa Tengah
HANTARU 2026 : “Transformasi Melayani Lebih Pasti” Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Dorong Transformasi Pelayanan Pertanahan yang Lebih Cepat, Mudah, Dekat dengan Masyarakat dan Berintegritas
Legalitas Tanah Jadi Pijakan, Lembaga Pendidikan Keagamaan di Pohuwato Kini Bisa Kembangan Prasarana Lebih Optimal
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 05:20 WIB

Sinergi Kementerian dan Lembaga dalam Mengawal RUU Reforma Agraria

Jumat, 25 September 2026 - 05:19 WIB

Pembahasan RUU Reforma Agraria oleh DPR dan Pemerintah

Jumat, 25 September 2026 - 05:18 WIB

Komitmen Pemerintah dan DPR dalam Mempercepat Pengesahan RUU Reforma Agraria

Jumat, 25 September 2026 - 05:17 WIB

Pengesahan RUU Reforma Agraria jadi Undang – Undang

Jumat, 25 September 2026 - 05:16 WIB

Peringatan HANTARU 2026: 66 Tahun UUPA, Transformasi Melayani Lebih Pasti

Berita Terbaru

Uncategorized

Sinergi Kementerian dan Lembaga dalam Mengawal RUU Reforma Agraria

Jumat, 25 Sep 2026 - 05:20 WIB

Uncategorized

Pembahasan RUU Reforma Agraria oleh DPR dan Pemerintah

Jumat, 25 Sep 2026 - 05:19 WIB

Uncategorized

Pengesahan RUU Reforma Agraria jadi Undang – Undang

Jumat, 25 Sep 2026 - 05:17 WIB