Halo #SobATRBPN,
Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Kabinet Merah Putih, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi yang berperan strategis di bidang pertanahan dan tata ruang turut mencatatkan capaian signifikan dalam pendaftaran tanah ulayat, yang menjadi bagian penting dari agenda Reforma Agraria nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, tercatat capaian sebagai berikut:
– 16 Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan total luas 34,28 hektare telah terealisasi.
– 166 Daftar Tanah Ulayat (DTU) dengan luas mencapai 1.409,08 hektare telah berhasil didaftarkan.
Pendaftaran tanah ulayat menjadi langkah konkret pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat adat, sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi warisan budaya bangsa.
Kementerian ATR/BPN terus berupaya memastikan pengelolaan tanah adat dilakukan secara berkeadilan, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta mendukung visi besar Asta Cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Simak informasi selengkapnya berikut ya, Sob☝🏼
#SetahunBerdampak
#IndonesiaLengkap
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
