Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di desa Kalibeluk, Transparansi Pemerintah desa dipertanyakan

- Penulis

Senin, 3 November 2025 - 00:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batang – Pemerintah Desa Kalibeluk, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat persyaratan administrasi untuk pengajuan sertifikat tanah yang diduga menggunakan data tidak sesuai.

Tim media yang mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Kalibeluk pada Kamis (30/10/2025) belum berhasil mendapatkan penjelasan. Saat dikunjungi di kantor desa, kepala desa sempat menemui tamu lain dan menyampaikan hendak keluar karena ada urusan rumah tangga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Kalibeluk belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.

Sementara itu, sejumlah warga berharap pihak desa dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Kami berharap pemerintah desa bisa menjelaskan dengan jelas agar tidak muncul isu yang tidak benar,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebut namanya, Jumat (31/10/2025).

Pihak media akan terus melakukan upaya konfirmasi lanjutan kepada Kepala Desa Kalibeluk dan pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang berimbang.

 

M. Tokhani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Pengumuman Hasil Seleksi Program MagangHub Batch 3
KREDIT RUMAH SUDAH LUNAS? SAATNYA URUS ROYA!
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Senin, 16 November 2026 - 07:25 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Senin, 16 November 2026 - 07:23 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Berita Terbaru

Uncategorized

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Senin, 16 Nov 2026 - 07:23 WIB