Jakarta, 28 Agustus 2025 — Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) melalui Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan (PTEP) hari ini mengadakan rapat penting untuk mengoptimalkan konsolidasi data aset negara yang berasal dari Perjanjian Kerja Sama (PKS). Rapat ini berfokus pada penataan data peta Zonasi Nilai Tanah (ZNT) yang dihasilkan dari PKS.
Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur PTEP, Agustin Iterson Samosir, dan Sekretaris Ditjen PTPP, Tensa Nurdiyani. Rapat juga dihadiri oleh pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan staf di lingkungan Direktorat PTEP dan Sekretariat Jenderal Ditjen PTPP. Turut hadir pula perwakilan dari Inspektorat dan Pusdatin secara luring, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, dan perwakilan dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang hadir secara daring.
Dalam rapat ini, terungkap bahwa pengelolaan aset negara, khususnya yang berasal dari PKS dengan pemerintah daerah, memerlukan penguatan administrasi dan koordinasi. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan prosedur agar setiap aset, seperti peta dan hibah, dapat dicatat secara akurat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, upaya tengah dilakukan untuk melengkapi data PKS yang sebelumnya belum terunggah dan menginventarisasi peta yang ada, sebagai bagian dari penyempurnaan sistem.
Melalui rapat ini, Ditjen PTPP tidak hanya berupaya menyelesaikan tantangan yang ada, tetapi juga menetapkan fondasi kuat untuk masa depan. Harapan utamanya adalah tercapainya sistem pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan menyatukan langkah dan prosedur, diharapkan semua aset negara, terutama yang dihasilkan dari kerja sama, dapat terinventarisasi dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional. Komitmen ini tidak hanya tentang perbaikan administratif, melainkan juga tentang memastikan setiap aset memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat.
#SobatPTPP
#DitjenPTPP
#Ditpenilaian
#Zonanilaitanah
#KementerianATRBPN
