Integrasi Darat dan Laut, RTRW Sulawesi Utara Diselaraskan Dengan RZWP3K

- Penulis

Rabu, 17 September 2025 - 12:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara 2025-2044 pada Senin (16/09).

Rapat Linsek ini diadakan untuk membahas substansi revisi rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai RTRW Sulawesi Utara tahun 2025 – 2044 yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah terkait dalam rangka Persetujuan Substansi oleh Pemerintah Pusat.

Baca Juga:  Misteri Brosur di Pusat BYD Jakarta: Kebetulan atau Ada Mata Rantai dengan CMM Subang?

Disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, revisi RTRW ini dilakukan sebagai upaya adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus harmonisasi terhadap kebijakan pemerintah pusat. Termasuk arahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP 3-K) untuk diintegrasikan di RTRW.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selengkapnya di tataruang.atrbpn.go.id

#DitjenTataRuang
#BersamaMenataRuang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalin Silaturahmi dengan MACI, Kasat Lantas Polresta Pati Perkuat Sinergi untuk Kamtibmas Kondusif
Manfaatkan ATR/BPN Dekat untuk Cari Informasi Layanan Pertanahan, Masyarakat: Lebih Hemat Waktu, Biaya, dan Tenaga
Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas dan Fungsi terkait Reforma Agraria
Wamen Ossy Tinjau Langsung Kebakaran Kantah Karawang, Prioritaskan Keselamatan dan Pemulihan Layanan
Dana Desa dan BUMDes Loning Pemalang Disorot Publik, Warga Desak Pemeriksaan Faktual di Lapangan 
Diduga Tak Transparan Kelola Rp1,3 Miliar, Warga Desak Inspektorat Audit Investigatif Pemdes Loning
BUMDes Loning Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Jejak Pengawasan DPMD dan Inspektorat Pemalang
Pengguna Fitur Antrian Daring Sentuh Tanahku: Bisa Urus Tanah Tanpa Cuti
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 07:04 WIB

Jalin Silaturahmi dengan MACI, Kasat Lantas Polresta Pati Perkuat Sinergi untuk Kamtibmas Kondusif

Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:35 WIB

Manfaatkan ATR/BPN Dekat untuk Cari Informasi Layanan Pertanahan, Masyarakat: Lebih Hemat Waktu, Biaya, dan Tenaga

Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:34 WIB

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas dan Fungsi terkait Reforma Agraria

Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:33 WIB

Wamen Ossy Tinjau Langsung Kebakaran Kantah Karawang, Prioritaskan Keselamatan dan Pemulihan Layanan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 04:47 WIB

Dana Desa dan BUMDes Loning Pemalang Disorot Publik, Warga Desak Pemeriksaan Faktual di Lapangan 

Berita Terbaru