Pelatihan Pemaduan Data Spasial Pertanahan dan Tata Ruang untuk Meningkatkan Pelayanan Pertanahan Tata Ruang dan Perpajakan Daerah

- Penulis

Selasa, 11 November 2025 - 05:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halo #SobatPusbinjf’ers 👋
Sejak tahun 1981, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah melaksanakan Program Pendaftaran Tanah untuk memberikan sertifikat hak atas tanah bagi warga negara Indonesia serta lembaga sosial dan keagamaan.
Langkah besar ini menjadi pondasi penting bagi kepastian hukum pertanahan, peningkatan nilai aset, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Namun, dalam perjalanannya, pengelolaan tanah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar akibat keterpisahan (fragmentasi) data spasial antara ATR/BPN, pemerintah daerah, dan instansi pajak.
Data seperti Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Objek Pajak (NOP), Zona Nilai Tanah (ZNT), hingga RTRW/RDTR masih dikelola terpisah. Akibatnya, muncul kondisi “multi-map reality” — peta yang tidak saling terhubung, memperlambat pelayanan publik, menimbulkan potensi sengketa, dan menghambat investasi.

Sebagai langkah nyata menjawab tantangan tersebut, BPSDM Kementerian ATR/BPN melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional bekerja sama dengan Departemen Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan “Pelatihan Pemaduan Data Spasial Pertanahan dan Tata Ruang”, yang resmi dibuka pada Senin, 10 November 2025 oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Ibu Indira P. Warpani, S.T., M.T., M.Sc.

Pelatihan ini akan diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) batch. Pelatihan ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor —
tempat aparatur dari berbagai instansi memperkuat kompetensi, membangun sinergi, dan belajar mengintegrasikan data pertanahan, tata ruang, serta perpajakan daerah guna mewujudkan Kadaster Multiguna (Multi-purpose Cadastre) yang efektif dan efisien.

Dengan semangat belajar, berinovasi, dan berkolaborasi,
mari kita terus bergerak mewujudkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang presisi, cepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia.

#ATRBPNCorpu
#BPSDMATRBPN
#JabfungATRBPN
#ASNMudaUnggul
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#ASNBerAKHLAK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Berita Terbaru