Ditjen PTPP Melalui Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Gelar Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II di Provinsi Sulawesi Selatan

- Penulis

Jumat, 21 November 2025 - 23:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sulawesi Selatan – 11 November 2025 Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II, Busye Meina beserta tim melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pare-Pare yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Parepare, Noldy Yoseph Rengkuan beserta jajaran serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare Ridwan Jali Nurcahyo beserta jajaran.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menemukan potensi lokasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Kota Pare-Pare. Kota Pare-Pare merupakan Kota Lengkap dan memiliki kawasan permukiman kumuh yang masuk dalam SK Walikota Pare-Pare tentang Penetapan Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh. Kemudian kegiatan dilanjutkan ke Kota Palopo dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Kota Palopo.

Baca Juga:  Dorong Kepastian Investasi, Ditjen Tata Ruang Gelar Rakor Lintas Sektor RTRW dan RDTR

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Ir. Aspar, S.SiT., M.P.A., didampingi oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Sitti Hikmawati, S.AP., M.Adm. SDA, serta Tim Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kota Palopo. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Palopo serta tinjauan lapang di lokasi Konsolidasi Tanah yaitu di Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Kegiatan Konsolidasi Tanah di Kota Palopo dilaksanakan dalam rangka pengentasan kota kumuh. Kota Palopo merupakan salah satu Kota yang mendapatkan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu tahun anggaran 2025

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

#konsolidasitanah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejari Rokan Hulu Selamatkan Rp1,38 Miliar Keuangan Negara dari Perkara Korupsi
Diduga Kerjasama Notaris & Pengembang Abaikan Sistem OSS, Langgar Hukum, Kode Etik Hingga Pemecetan.
Lantik 78 Pejabat Struktural, Wamen Ossy: Rotasi dan Promosi Jabatan Bentuk Birokrat yang Adaptif
Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah
Lulus Ujian CBT Penerimaan Baru, Calon Taruna/i Politeknik Agraria STPN Ikuti Seleksi Lanjutan
Kumpulkan Jajaran di Jatim, Menteri Nusron: Masuki Periode Transformasi Organisasi dan Layanan, Tempatkan Rakyat sebagai Raja yang Harus Dilayani
Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Ikuti Pelantikan Pejabat Struktural ATR/BPN Secara Daring
Sosialisasi Program Strategis ATR/BPN di Wonosobo Perkuat Kolaborasi Pelayanan Pertanahan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 17:52 WIB

Kejari Rokan Hulu Selamatkan Rp1,38 Miliar Keuangan Negara dari Perkara Korupsi

Senin, 20 Juli 2026 - 13:45 WIB

Diduga Kerjasama Notaris & Pengembang Abaikan Sistem OSS, Langgar Hukum, Kode Etik Hingga Pemecetan.

Senin, 20 Juli 2026 - 12:43 WIB

Lantik 78 Pejabat Struktural, Wamen Ossy: Rotasi dan Promosi Jabatan Bentuk Birokrat yang Adaptif

Senin, 20 Juli 2026 - 12:42 WIB

Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah

Senin, 20 Juli 2026 - 12:24 WIB

Kumpulkan Jajaran di Jatim, Menteri Nusron: Masuki Periode Transformasi Organisasi dan Layanan, Tempatkan Rakyat sebagai Raja yang Harus Dilayani

Berita Terbaru