Sorotan Dugaan Penggunaan APD Non-SNI Di Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi di Kabupaten Kuningan 

- Penulis

Sabtu, 21 November 2026 - 15:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan – suararevolusi.com

Pihak sekolah penerima manfaat program bantuan revitalisasi pendidikan di Kabupaten Kuningan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Imbauan ini menyusul adanya temuan dugaan penawaran produk APD di bawah standar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada panitia pembangunan di tingkat satuan pendidikan. Sabtu (21/11/2026)

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penggunaan APD dalam proyek revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan bukan sekadar formalitas kelengkapan proyek, melainkan kewajiban hukum untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja konstruksi di lapangan. Pengadaan barang yang tidak memenuhi standar teknis tidak hanya membahayakan nyawa pekerja, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius baik bagi pelaku usaha/penjual maupun pihak pengelola anggaran.

DASAR REGULASI dan PENGGUNAAN APD

Pihak sekolah beserta Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) diingatkan bahwa pengadaan APD wajib mengacu pada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
“Mewajibkan pengurus atau pelaksana pekerjaan menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan bagi tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya”
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
“Menegaskan bahwa APD yang digunakan di tempat kerja wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
“Mengatur pemberlakuan SNI secara wajib bagi produk yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
“Melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”

Baca Juga:  Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Peninjauan Lapangan oleh Panitia A di Desa Bacin

ANCAMAN SANKSI HUKUM dan ADMINISTRATIF

Peredaran maupun penggunaan APD non-SNI dalam proyek yang bersumber dari anggaran negara memiliki konsekuensi sanksi yang tegas
“Sanksi Pidana bagi Pengedar/Penjual: Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 (Pasal 62) serta UU Nomor 20 Tahun 2014, pelaku usaha atau oknum yang sengaja memperdagangkan barang tidak ber-SNI yang telah diberlakukan secara wajib dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar hingga Rp35 miliar (sesuai ketentuan jenis pelanggaran standardisasi)”

SANKSI ADMINSTRATIF dan TEMUAN AUDIT BAGI PENGELOLA ANGGARAN

“Bagi satuan pendidikan atau panitia pembangunan yang tetap melakukan pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi teknis dan juknis bantuan pemerintah, hal tersebut berpotensi menjadi temuan audit oleh aparat pengawas internal maupun eksternal (Inspektorat/BPK). Konsekuensinya dapat berupa kewajiban pengembalian kerugian negara hingga sanksi administratif lainnya”

“Pertanggungjawaban Hukum Jika Terjadi Kecelakaan Kerja: Apabila terjadi kecelakaan fatal akibat penggunaan APD di bawah standar, pelaksana proyek dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas unsur kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang”

LANGKAH ANTISIPASI BAGI PIHAK SEKOLAH

Guna menghindari jerat hukum dan risiko keselamatan, kepala sekolah dan P2SP di Kabupaten Kuningan diminta untuk:
“Memastikan keaslian logo SNI yang tercetak timbul (emboss) beserta nomor registrasi standar (seperti SNI ISO 3873 untuk helm keselamatan dan SNI 7079 untuk sepatu pengaman) pada fisik barang sebelum pelunasan”
“Membeli hanya dari penyedia resmi yang memiliki legalitas usaha dan mampu menerbitkan faktur pajak/kuitansi yang sah”

Segera menolak dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan atau aparat penegak hukum apabila menemukan oknum yang memaksa menjual produk non-SNI dengan mengatasnamakan instansi tertentu.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan
Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten
Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo
Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Sambung
Perkuat Tertib Administrasi dan Kepastian Pelayanan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Rapat Fasilitasi P – KKPR secara Daring
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menerima Kunjungan Tim Konsultan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
Berita ini 2 kali dibaca
Penggunaan APD dalam proyek revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan bukan sekadar formalitas kelengkapan proyek, melainkan kewajiban hukum untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:03 WIB

Sorotan Dugaan Penggunaan APD Non-SNI Di Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi di Kabupaten Kuningan 

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten

Jumat, 20 November 2026 - 05:37 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo

Berita Terbaru