Kuningan – suararevolusi.com
Pihak sekolah penerima manfaat program bantuan revitalisasi pendidikan di Kabupaten Kuningan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Imbauan ini menyusul adanya temuan dugaan penawaran produk APD di bawah standar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada panitia pembangunan di tingkat satuan pendidikan. Sabtu (21/11/2026)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Penggunaan APD dalam proyek revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan bukan sekadar formalitas kelengkapan proyek, melainkan kewajiban hukum untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja konstruksi di lapangan. Pengadaan barang yang tidak memenuhi standar teknis tidak hanya membahayakan nyawa pekerja, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius baik bagi pelaku usaha/penjual maupun pihak pengelola anggaran.
DASAR REGULASI dan PENGGUNAAN APD
Pihak sekolah beserta Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) diingatkan bahwa pengadaan APD wajib mengacu pada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
“Mewajibkan pengurus atau pelaksana pekerjaan menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan bagi tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya”
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
“Menegaskan bahwa APD yang digunakan di tempat kerja wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku”
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
“Mengatur pemberlakuan SNI secara wajib bagi produk yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup”
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
“Melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”
ANCAMAN SANKSI HUKUM dan ADMINISTRATIF
Peredaran maupun penggunaan APD non-SNI dalam proyek yang bersumber dari anggaran negara memiliki konsekuensi sanksi yang tegas
“Sanksi Pidana bagi Pengedar/Penjual: Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 (Pasal 62) serta UU Nomor 20 Tahun 2014, pelaku usaha atau oknum yang sengaja memperdagangkan barang tidak ber-SNI yang telah diberlakukan secara wajib dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar hingga Rp35 miliar (sesuai ketentuan jenis pelanggaran standardisasi)”
SANKSI ADMINSTRATIF dan TEMUAN AUDIT BAGI PENGELOLA ANGGARAN
“Bagi satuan pendidikan atau panitia pembangunan yang tetap melakukan pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi teknis dan juknis bantuan pemerintah, hal tersebut berpotensi menjadi temuan audit oleh aparat pengawas internal maupun eksternal (Inspektorat/BPK). Konsekuensinya dapat berupa kewajiban pengembalian kerugian negara hingga sanksi administratif lainnya”
“Pertanggungjawaban Hukum Jika Terjadi Kecelakaan Kerja: Apabila terjadi kecelakaan fatal akibat penggunaan APD di bawah standar, pelaksana proyek dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas unsur kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang”
LANGKAH ANTISIPASI BAGI PIHAK SEKOLAH
Guna menghindari jerat hukum dan risiko keselamatan, kepala sekolah dan P2SP di Kabupaten Kuningan diminta untuk:
“Memastikan keaslian logo SNI yang tercetak timbul (emboss) beserta nomor registrasi standar (seperti SNI ISO 3873 untuk helm keselamatan dan SNI 7079 untuk sepatu pengaman) pada fisik barang sebelum pelunasan”
“Membeli hanya dari penyedia resmi yang memiliki legalitas usaha dan mampu menerbitkan faktur pajak/kuitansi yang sah”
Segera menolak dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan atau aparat penegak hukum apabila menemukan oknum yang memaksa menjual produk non-SNI dengan mengatasnamakan instansi tertentu.
(Red)






