Kuningan – suararevolusi.com
Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPD FK PKBM) Kabupaten Kuningan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan di Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Montana, Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, pada Sabtu (21/11/2026) ini diikuti oleh 142 peserta yang terdiri atas Kepala dan Bendahara dari 78 PKBM serta 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) se-Kabupaten Kuningan.
Mengusung tema “Optimalisasi Tata Kelola Dana BOSP melalui Penguatan Kapasitas Pengelola Satuan Pendidikan Nonformal”, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan serta Operator Dapodik. Materi difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan, mekanisme pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta validitas administrasi dan pengelolaan data satuan pendidikan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang diwakili Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang PAUD dan Dikmas, Eris Rismayana, S.T., M.M. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada DPD FK PKBM Kabupaten Kuningan atas langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pengelola pendidikan nonformal.
“Melalui bimbingan teknis ini, seluruh satuan pendidikan nonformal diharapkan semakin memahami ketentuan pengelolaan Dana BOSP, meningkatkan tertib administrasi, serta mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai regulasi. Dengan demikian, pemanfaatan dana BOSP dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu layanan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Kuningan,” ujar Eris.
Sementara itu, Ketua DPD FK PKBM Kabupaten Kuningan, Nurohim, S.Pd., menegaskan bahwa bimtek ini merupakan bentuk nyata komitmen organisasi dalam mendorong profesionalitas pengelola PKBM. Menurutnya, pengelolaan Dana BOSP bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan.
“Kegiatan ini juga kami rancang sebagai ruang komunikasi, konsultasi, dan koordinasi langsung antara pengelola PKBM dengan Inspektorat Daerah. Harapannya, berbagai kendala teknis yang dihadapi lembaga di lapangan dapat memperoleh penjelasan serta solusi yang tepat,” ungkap Nurohim.
Selama sesi materi, Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta upaya mitigasi kesalahan dalam pelaporan keuangan. Di sisi lain, pemaparan dari Operator Dapodik memberikan penguatan teknis terkait keakuratan administrasi dan validitas data pendidikan sebagai fondasi utama penyelenggaraan program nonformal.
Melalui kegiatan ini, DPD FK PKBM Kabupaten Kuningan berharap seluruh lembaga PKBM dan SKB semakin profesional, mampu menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertib dan tepat waktu, serta memperkuat sinergi antarpenyelenggara demi memperluas akses dan mutu layanan pendidikan masyarakat di Kabupaten Kuningan.
(Red)





