Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Gelar Rakor Koordinasi Fasilitasi Pengadaan Tanah Bendungan Budong-Budong pada Eks. Kawasan Hutan (TORA)

- Penulis

Senin, 1 Desember 2025 - 09:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 27 November 2025 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan Gelar Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengadaan Tanah Bendungan Budong-Budong pada Eks. Kawasan Hutan (TORA) di Kec. Tepoyo, Kab. Mamuju Tengah.

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2, Ruang 201 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Wilayah I, Bambang Trihartanto Suroyo.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Bidang PTP Sulawesi Barat, Bowo Widhiono , Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Prov. Sulbar, Happy Ary dan Perwakilan dari Staf Kanwil Bidang 4 Sulawesi Barat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rapat ini membahas mengenai permasalahan pada Pembahasan Pengadaan Tanah Akses Jalan Bendungan Budong-Budong pada Eks Kawasan Hutan (TORA). Proyek Pengadaan Tanah ini merupakan bagian integral dari Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan menyediakan lahan untuk pembangunan akses jalan Bendungan Budong-Budong.

Baca Juga: 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat ketahanan pangan dan pengelolaan air, serta mendukung pemerataan pembangunan dan pemanfaatan kawasan eks hutan (TORA) secara berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Rapat koordinasi dan fasilitasi ini rutin dilakukan dengan berbagai stakeholders baik internal maupun eksternal dalam rangka menyamakan persepsi dan pandangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah di seluruh indonesia.
#ditjenptpp
#sobatptpp
#pengadaantanahdanpengembanganpertanahan
#atrbpnupdate
#atrbpnkinilebibaik
#melayaniprofesionalterpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Pastikan Kesesuaian Data, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Lokasi Tanah Pertanian di Desa Bae
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Ngembalrejo
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:41 WIB

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:37 WIB

Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:35 WIB

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:34 WIB

Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:17 WIB

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru