Warga : Banyaknya Tambang Sirtu Di Donorojo di Duga Ada yang Ilegal

- Penulis

Senin, 1 Desember 2025 - 23:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jepara – Jawa Tengah

Dugaan aktivitas penambangan pasir dan batu (sertu) tanpa izin merupakan masalah serius yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Jepara, tepatnya di Kecamatan Donorejo desa sumberrejo. Penambangan ilegal semacam itu melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai sanksi berat bagi oknum penambang.

Menurut keterangan dari masyarakat sekitar, pada hari Senin 1 Desember, mengungkapkan saat berada di sebuah warung,” bahwa banyaknya atau beberapa tambang Sertu (Pasir dan batu) di wilayahnya ada yang tidak mengantongi izin, karena mengurus izin tidaklah hal yang mudah, selain tidak mudah bahkan mahal. Jika hal tersebut dilakukan oleh para penambang kemungkinan tidak semudah itu membuka lahan pertambangan (Koari). Seperti punya orang itu (Inisial MS),” Ungkap dalam bincang- bincang bersama temannya

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai sosial kontrol untuk memastikan hal tersebut, kami team awak media mendatangi kantor Baledesa Sumber Rejo setempat, namun kantor tutup dan tidak ada satu orangpun di tempat ( sekira pukul 13:30 wib).

Baca Juga:  Panitia A Kantah Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Tanah di Desa Loram Cranggang

Kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dianggap ilegal. Pelaku penambangan ilegal dapat dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ancaman pidana, Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Tidak hanya Penambang yang dikenai Sanksi, namun sanksi berlaku bagi siapa saja yang menampung, mengolah, menjual, atau memanfaatkan hasil tambang ilegal.

Dampak Penambangan sertu ilegal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

1). Kerusakan lingkungan: Merusak ekosistem dan mengubah bentang alam, sering kali tanpa jaminan reklamasi.

2). Kerugian negara: Negara tidak menerima pendapatan dari pajak dan royalti resmi.

3). Potensi konflik sosial: Dapat memicu kekhawatiran dan keluhan dari masyarakat setempat terkait dampak lingkungan dan keselamatan.

Bersambung…..
( Team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketum LSM MAUNG SILIWANGI PAKUAN: Sinergi Budaya dan Solidaritas Ormas Warnai Peringatan Milangkala ke-11 DPD Sundawani Wirabuana Kuningan
H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945
Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 09:26 WIB

Ketum LSM MAUNG SILIWANGI PAKUAN: Sinergi Budaya dan Solidaritas Ormas Warnai Peringatan Milangkala ke-11 DPD Sundawani Wirabuana Kuningan

Minggu, 15 November 2026 - 04:17 WIB

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

Minggu, 15 November 2026 - 02:46 WIB

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 06:58 WIB

ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026

Jumat, 13 November 2026 - 06:57 WIB

ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral

Berita Terbaru