Dalam perspektif hukum pertanahan, menempati dan menguasai tanah dalam waktu yang lama tidak serta-merta memberikan hak milik yang kuat secara hukum. Tanpa sertipikat, penguasaan tanah
Hari: 5 Februari 2026
Apresiasi, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan dari INDOPOSCO atas Diseminasi Strategi Komunikasi yang Paling Masif
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan kategori Kementerian dengan Strategi Komunikasi Paling Masif dari INDOPOSCO dalam acara penganugerahan yang
Dukung Kesinambungan Arah Pembangunan Nasional Dirjen Penataan Agraria Hadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center,
Dirjen PHPT Lakukan Kunjungan Kerja ke Jawa Tengah, Dorong Percepatan Penyelesaian Layanan Pertanahan
Semarang — Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, beserta jajaran melaksanakan kunjungan kerja ke
Ditjen PTPP Gelar Sosialisasi Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Tahun Anggaran 2026
Jakarta, 4 Februari 2026 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menyelenggarakan Sosialisasi Petunjuk Teknis
Bahas Peran Strategis Urban Designer Dalam Penataan Ruang Berkelanjutan Indonesia dan Malaysia
Peran urban designer semakin strategis di tengah dinamika pembangunan perkotaan yang kian cepat dan kompleks. Di satu sisi, perencana kota dituntut memahami kebijakan serta proses