Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta memperoleh arahan strategis untuk pelaksanaan tahun 2026, Rapat Koordinasi Pelaksanaan ILASPP dilaksanakan pada Kamis, 29 Januari 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN selaku Ketua Steering Committee ILASPP, Nusron Wahid.
Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan pentingnya percepatan penyusunan Peta Dasar Skala Besar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai fondasi utama dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah. Selain itu, percepatan penyusunan RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dinilai sangat penting untuk mendukung kemudahan berusaha.
Untuk tahun 2026, ILASPP menargetkan sejumlah capaian masif, antara lain penyusunan 100 RDTR, pelaksanaan PTSL Terintegrasi seluas 1,6 juta hektare, penegasan batas desa di 1.507 desa, penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) seluas 5,2 juta hektare, serta penyediaan Peta Dasar Skala Besar di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan berbagai arahan strategis, termasuk penyelesaian berbagai kendala dalam proses penyusunan RDTR. Selain itu, percepatan penyediaan Peta Dasar Skala Besar perlu didorong melalui penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya terkait pembukaan blokir anggaran pendukung.
Kepada Kementerian Dalam Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN menginstruksikan agar dilakukan koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam penetapan lokasi penegasan batas desa.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan anggota Steering Committee ILASPP dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Selain itu, turut hadir perwakilan dari Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Kehutanan yang diusulkan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan ILASPP.
#ILASPP #RDTR #geospasial #ATRBPN
