Rekomendasi tersebut antara lain menyoroti peningkatan kualitas hasil pekerjaan, kompetensi SDM penyedia jasa dan PPK, optimalisasi sistem KKP–SITATA, perencanaan anggaran penelitian yang lebih selaras dengan waktu pelaksanaan, serta penerapan pembayaran non-tunai (cashless) pada kegiatan PTSL Terintegrasi.
Sebagai tindak lanjut, diselenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) ILASPP pada Selasa, 3 Februari 2026 secara hybrid, yang dihadiri oleh seluruh Satker pelaksana ILASPP di Kementerian ATR/BPN, PMU ILASPP, serta 16 Kanwil BPN pelaksana ILASPP.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian ATR/BPN selaku Direktur PMU ILASPP, Andi Tenri Abeng menyampaikan bahwa pelaksanaan monev diarahkan untuk mengidentifikasi secara jelas kelemahan pelaksanaan kegiatan agar penyelenggaraan ILASPP Tahun 2026 dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan harapan.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan monev secara berkala dan berjenjang dengan membentuk Tim Monev di tingkat Kanwil guna memonitor kegiatan di tingkat Kantah.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sutaryono, menegaskan pentingnya pengendalian mutu (quality control/QC) sebagai instrumen perbaikan kinerja, serta perlunya pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) QC yang tersosialisasi dengan baik.
#ILASPP #ATRBPN #MonitoringEvaluasi #PTSLTerintegrasi
