Pembahasan Draf Juknis Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Tahun Anggaran 2026

- Penulis

Kamis, 9 Juli 2026 - 11:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

#HaiSobatDitjenSPPR

Jakarta (2/7) – Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral menyelenggarakan pembahasan Draf Petunjuk Teknis (Juknis) Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 1-2 Juli 2026.

Adapun Juknis Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Tahun Anggaran 2026 nantinya memuat petunjuk penyelesaian KW456 dan perbaikan anomali data spasial bidang tanah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Farid Hidayat, menyampaikan bahwa penyelesaian KW456 menjadi salah satu key performance indicator (KPI) bidang survei dan pemetaan di tahun 2026. Oleh sebab itu, Juknis Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah diperlukan sebagai guidance untuk mengawal penyelesaian KW456.

“Dalam 2 hari ini, kita akan mematangkan draf juknis dengan mengumpulkan pengalaman yang panjang dan berulang, sehingga di akhir ada draf juknis yang bisa diajukan kepada Dirjen SPPR,” ujar Farid

Baca Juga:  Hadiri Pengukuhan MUI NTB, Menteri Nusron Tekankan Prinsip Kebermanfaatan dalam Pengabdian

Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, turut membagikan kisah keberhasilan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan dan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Politeknik Agraria STPN di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.

“Selama 52 hari, 510 orang taruna diturunkan untuk membantu percepatan peningkatan kualitas KW456. Hasilnya 1 orang taruna dapat menyelesaikan 10-18 bidang per hari,” ungkap Yanti.

Kegiatan pun dilanjutkan dengan sharing session upaya penyelesaian KW456. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Yan Septedyas, mengungkapkan bahwa jajarannya melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari untuk mendorong penyelesaian KW456 di Provinsi Jawa Tengah.

Pada kesempatan ini, Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang turut menyampaikan upaya yang dilakukan dalam mendukung penyelesaian KW456. Enggar Prasetyo Aji menjelaskan upaya Integrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah dengan Aplikasi KKP.

Baca selengkapnya pada djsppr.atrbpn.go.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Pastikan Kesesuaian Data, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Lokasi Tanah Pertanian di Desa Bae
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Ngembalrejo
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:41 WIB

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:37 WIB

Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:35 WIB

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:34 WIB

Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:17 WIB

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru