Pembahasan Draf Juknis Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Tahun Anggaran 2026

- Penulis

Kamis, 9 Juli 2026 - 11:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

#HaiSobatDitjenSPPR

Jakarta (2/7) – Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral menyelenggarakan pembahasan Draf Petunjuk Teknis (Juknis) Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 1-2 Juli 2026.

Adapun Juknis Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Tahun Anggaran 2026 nantinya memuat petunjuk penyelesaian KW456 dan perbaikan anomali data spasial bidang tanah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Farid Hidayat, menyampaikan bahwa penyelesaian KW456 menjadi salah satu key performance indicator (KPI) bidang survei dan pemetaan di tahun 2026. Oleh sebab itu, Juknis Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah diperlukan sebagai guidance untuk mengawal penyelesaian KW456.

“Dalam 2 hari ini, kita akan mematangkan draf juknis dengan mengumpulkan pengalaman yang panjang dan berulang, sehingga di akhir ada draf juknis yang bisa diajukan kepada Dirjen SPPR,” ujar Farid

Baca Juga:  KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS KEMBALI HADIR DI MAL PELAYANAN PUBLIK, DEKATKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, turut membagikan kisah keberhasilan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan dan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Politeknik Agraria STPN di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.

“Selama 52 hari, 510 orang taruna diturunkan untuk membantu percepatan peningkatan kualitas KW456. Hasilnya 1 orang taruna dapat menyelesaikan 10-18 bidang per hari,” ungkap Yanti.

Kegiatan pun dilanjutkan dengan sharing session upaya penyelesaian KW456. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Yan Septedyas, mengungkapkan bahwa jajarannya melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari untuk mendorong penyelesaian KW456 di Provinsi Jawa Tengah.

Pada kesempatan ini, Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang turut menyampaikan upaya yang dilakukan dalam mendukung penyelesaian KW456. Enggar Prasetyo Aji menjelaskan upaya Integrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah dengan Aplikasi KKP.

Baca selengkapnya pada djsppr.atrbpn.go.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Berita Terbaru