Ditjen PTPP Koordinasi Penanganan Permasalahan Bidang Tanah Proyek Tol Depok – Antasari Seksi IV

- Penulis

Rabu, 26 Agustus 2026 - 21:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Menjamin Kepastian Hukum Lahan Terdampak Pembangunan Jalan Tol, Ditjen PTPP Koordinasi Penanganan Permasalahan Bidang Tanah Proyek Tol Depok-Antasari Seksi IV.

Bertempat di Ruang Rapat 201, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta Pusat, Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, M.Unu Ibnudin.

Turut hadir dalam rapat ini, Plt. Kepala Bidang PTP, Andi Sugandi, Kepala Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Wilayah I, Bambang Trihartanto Suroyo, Kepala Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Wilayah II, Rose Rostisa Dewi, Perwakilan PT. Jangkar, Hasfifuddin dan para Pejabat Struktural di lingkungan Ditjen PTPP.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) terus mengawal dan mengoordinasikan penanganan permasalahan bidang tanah pada objek Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:  Menteri ATR/Kepala BPN Bapak Nusron Wahid membuka secara resmi Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko QRMP

Dalam pelaksanaannya, penanganan fokus pada penguraian potensi sengketa kepemilikan dan tumpang tindih alas hak atas tanah. Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan kepastian hukum serta keterbukaan informasi bagi seluruh pihak yang terlibat.

Skema penyelesaian yang diutamakan meliputi: Musyawarah mufakat dan mediasi bersama masyarakat serta pihak terkait, Klarifikasi dan pemutakhiran data yuridis maupun fisik oleh Kantor Pertanahan setempat, Penerapan mekanisme konsinyasi atau penyelesaian hukum sesuai ketentuan perundang-undangan jika kesepakatan belum tercapai, agar proyek infrastruktur publik tetap dapat berjalan wajar tanpa merugikan hak-hak masyarakat.

Rapat koordinasi dan fasilitasi ini rutin dilakukan dengan berbagai stakeholders baik internal maupun eksternal dalam rangka menyamakan persepsi dan pandangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah di seluruh indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

142 Pengelola PKBM dan SKB se-Kuningan Ikuti Bimtek Tata Kelola Keuangan Tahun Anggaran 2026
Sorotan Dugaan Penggunaan APD Non-SNI Di Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi di Kabupaten Kuningan 
Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan
Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten
Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo
Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Sambung
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 03:14 WIB

142 Pengelola PKBM dan SKB se-Kuningan Ikuti Bimtek Tata Kelola Keuangan Tahun Anggaran 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 15:03 WIB

Sorotan Dugaan Penggunaan APD Non-SNI Di Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi di Kabupaten Kuningan 

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten

Berita Terbaru