Case Survey Managemen System Pada Bulan Februari, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus raih predikat SANGAT BAIK Bukti nyata Tingkatkan Nilai Transparansi Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

- Penulis

Kamis, 5 Maret 2026 - 01:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kudus – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat nilai transparansi di lingkungan pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terus mengoptimalkan penggunaan Case Survey Management System (CSMS) sebagai instrumen evaluasi pelayanan melalui review langsung dari para pemohon.

CSMS merupakan sistem survei berbasis digital yang digunakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) setiap kali masyarakat menerima layanan pertanahan. Melalui pengisian survei tersebut, pemohon dapat memberikan penilaian objektif terkait proses layanan yang diterima, mulai dari keramahan petugas, kejelasan alur, ketepatan waktu, hingga integritas pelayanan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Heru Muljanto, A.Ptnh., M.H., QRMP. menyampaikan bahwa CSMS menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Seluruh hasil survei yang terkumpul diolah secara sistematis, kemudian dipublikasikan setiap awal bulan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

“Melalui CSMS, kami tidak hanya mengukur kepuasan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pelayanan berjalan dengan bersih, tanpa pungutan liar dan sesuai prosedur. Publikasi hasil survei setiap awal bulan merupakan komitmen kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Kepala Kantor.

Dari pelaksanaan survei, masyarakat dapat menilai secara langsung kualitas pelayanan yang diberikan petugas front office, kesesuaian SOP, hingga perilaku anti korupsi dalam proses pelayanan pertanahan. Penilaian tersebut menjadi dasar bagi kantor untuk melakukan evaluasi berkala, menyusun langkah perbaikan, serta meningkatkan kompetensi SDM agar pelayanan semakin prima.

Dengan penerapan CSMS secara berkelanjutan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus berharap dapat menciptakan iklim pelayanan yang transparan, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya reformasi birokrasi di sektor pertanahan.

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Pastikan Kesesuaian Data, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Lokasi Tanah Pertanian di Desa Bae
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Ngembalrejo
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:41 WIB

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:37 WIB

Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:35 WIB

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:34 WIB

Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:17 WIB

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru