Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) hadiri Rapat Ekspose Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), pada Jumat (26/09/2025). Rapat ini membahas berbagai isu penting terkait Pengendalian Hak Atas Tanah (HAT), mulai dari keterbatasan SDM, lemahnya regulasi, hingga sistem informasi digital. Juga, komitmen dan inovasi yang tengah dilaksanakan.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen PPTR Jonahar menyampaikan komitmennya dalam Pengendalian HAT, antara lain melalui pengendalian yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir, yang dituangkan dalam roadmap Pengendalian HAT. “Jika ketiga tahap pengendalian ini terlaksana dengan baik, maka tanah telantar dapat dicegah,” tegas Jonahar.
Selain itu, Jonahar juga memperkenalkan SKALA (Sistem Informasi Kendali Tanah) sebagai inovasi yang tengah dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai data, diantaranya data pertanian, tata ruang, dan HAT. Juga, gagasan penerapan pajak progresif bagi penguasaan lahan di atas 100 ribu hektar, yang selain dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan program pembangunan, juga dapat menjadi solusi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menyoal Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Jonahar juga menekankan pentingnya penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dalam menekan laju alih fungsi lahan. Lebih lanjut, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan, dan Wilayah Tertentu, Andi Renald, menegaskan keberhasilan penurunan laju alih fungsi lahan yang sangat signifikan dibanding sebelum adanya penetapan LSD.
Rapat ditutup dengan penegasan dari Tim Pemeriksa BPK RI terkait perlunya penguatan regulasi, kelembagaan hingga tingkat Kanwil dan Kantah, serta sinkronisasi dengan UU Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan Pengendalian HAT.
Baca selengkapnya, kunjungi : https://atrbpn.go.id
#DitjenPPTR
#KementerianATRBPN #HANTARU2025
#MelayaniProfesionalTerpercaya
