Webinar Nasional, Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Informasi Geospasial Tematik Pertanahan

- Penulis

Sabtu, 21 Juni 2025 - 00:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Telah dilaksanakan Webinar Nasional yang mengusung tema Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan pada Rabu (18/06). Webinar ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN dan dihadiri oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) serta pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Bertindak selaku keynote speaker, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR).

Dengan adanya webinar ini, diharapkan penyelenggaraan survei dan pemetaan tematik yang terstandar, terpadu, serta langkah integrasi dan pemutakhiran data pertanahan berbasis spasial secara nasional dapat tercapai. Sejalan dengan kebijakan satu peta dan transformasi digital pertanahan.

Acara dimulai dengan sambutan Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Einstein Al Makarima M. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa tujuan acara ini adalah untuk menyatukan pemahaman terkait peraturan baru yang selaras dengan prinsip keterbukaan informasi, guna mendorong iklim investasi dan memaksimalkan pemanfaatan data bagi masyarakat.

Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal SPPR, menjelaskan dasar dari peraturan ini dibuat mengacu pada Modern Land Administration Paradigm. Sampai saat ini data yang ada masih dimanfaatkan untuk kepentingan internal. Sementara itu, masyarakat belum bisa memanfaatkan secara penuh. Adapun tujuan dari peraturan ini dibuat, yakni mengoptimalkan penyediaan dan keterpautan data untuk mempercepat pengambilan keputusan untuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. “Fokus dari penerapan peraturan, harus menjadikan Basis Data Informasi Geospasial yangi available (tersedia), reliable (dapat diandalkan), dan usable (dapat digunakan),” ungkapnya.

Baca Selengkapnya Baca selengkapnya di https://djsppr.atrbpn.go.id

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajudanModern
#DitjenSPPR
#DitjenSPPR2025

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Permintaan Pengembalian Retribusi Kepada Masyarakat, Menunggu Keputusan Plt. Bupati
Live TikTok Polisi Jadi Penyelamat, Dua Bocah Hilang di Tayu Akhirnya Kembali ke Pelukan Ibunya
Ratusan Galon Diduga Berisikan Solar Subsidi Banjiri Jalan, Om Bob Minta APH Tindaklanjuti
Diduga Armada Pengangkut BBM Solar Subsidi Le Mineral Tumpah Bahayakan Pengguna Jalan, Om Bob Kecam Keras Oknum Pemilik
Rapim Akhir Kuartal I 2026, Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Tuntaskan Berkas Layanan Pertanahan
Pembodohan Publik :” Diduga Oknum Penambang Gali Kuari Ilegal, Hasil Ditampung di Lokasi Legal ?!”
Tambang Galian C Sumberrejo Diduga Terkesan Adanya Pembiaran, Ketum BPI KPNPA: Menunggu Bencana Baru Ditindaklanjuti
Om Bob: Insiden Hadiah Snack Untuk Juara Atlet Sepakbola Pati, Terkesan Mencoreng Kepemimpinan Bupati Pati
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 16:27 WIB

Permintaan Pengembalian Retribusi Kepada Masyarakat, Menunggu Keputusan Plt. Bupati

Selasa, 30 Juni 2026 - 06:27 WIB

Live TikTok Polisi Jadi Penyelamat, Dua Bocah Hilang di Tayu Akhirnya Kembali ke Pelukan Ibunya

Selasa, 30 Juni 2026 - 03:47 WIB

Ratusan Galon Diduga Berisikan Solar Subsidi Banjiri Jalan, Om Bob Minta APH Tindaklanjuti

Selasa, 30 Juni 2026 - 03:09 WIB

Diduga Armada Pengangkut BBM Solar Subsidi Le Mineral Tumpah Bahayakan Pengguna Jalan, Om Bob Kecam Keras Oknum Pemilik

Jumat, 17 April 2026 - 02:46 WIB

Rapim Akhir Kuartal I 2026, Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Tuntaskan Berkas Layanan Pertanahan

Berita Terbaru