Kudus, 5 Agustus 2025 – Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan menghadiri rapat pembahasan Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan non-berusaha yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kudus pukul 08.30 WIB.
Kegiatan yang bertempat di ruang rapat DPUPR ini merupakan forum koordinasi antarinstansi dalam rangka menindaklanjuti permohonan PKKPR Non-Berusaha yang diajukan oleh pihak pemohon sebagai syarat perizinan pemanfaatan ruang. PKKPR menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap rencana kegiatan atau pembangunan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku.
Dalam rapat ini, perwakilan dari Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus hadir untuk memberikan pandangan teknis pertanahan dan mendukung proses verifikasi kesesuaian ruang, sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku di bawah Kementerian ATR/BPN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat pembahasan tersebut juga dihadiri oleh unsur lintas sektor seperti Dinas Perizinan Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup, serta unsur kecamatan terkait. Setiap instansi memberikan masukan berdasarkan kewenangannya masing-masing, dengan harapan proses penilaian dan pemberian rekomendasi PKKPR dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel.
Melalui partisipasi aktif dalam rapat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menegaskan komitmennya dalam mendukung keterpaduan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan – baik yang bersifat usaha maupun non-usaha – tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador
#KantahKabKudus
#StrategiKomunikasi
