Sopyan A Jalil als Dek Mohon Agar tidak Tutup Tambang Rakyat Di Aceh

- Penulis

Kamis, 25 September 2025 - 14:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Usai sidang paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh di Gedung parlemen provinsi berjuluk Bumi Serambi Mekkah, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf keluarkan pernyataan Kontraversi terkait tambang Rakyat.Kamis, 25 September 2025

Pernyataan tegas yang disampaikan Muzakir Manaf, akrab disapa Mualem itu memberikan limit waktu selama 2 Minggu kedepan agar semua Excavator (Beko) melakukan aktivitas tambang rakyat agar keluar dari hutan Aceh sangat disayangkan

Komandan OPS wilayah Nagan Raya,,Sopyan A Jalil als Dek yang betong, sikapi pernyataan Mualem terkait tambang emas Rakyat di beberapa daerah di Aceh khusus nya Nagan raya sangat disayangkan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

ia menilai, dari tambang emas rakyat tersebut dapat membantu menghidupi puluhan ribu rakyat di kabupaten tersebut.

” Mualiem sebagai komandan saya ,diminta sesegera mungkinn ambil langkah kongkrit sebagai terobosan guna mengantisipasi hilangnya mata pencaharian dan lapangan kerja masyarakat tersebut,” ujar Dek yan

Baca Juga:  Tuntaskan Sertipikasi Tanah, Menteri Nusron Minta Kepala Daerah di NTB Bebaskan BPHTB bagi Masyarakat Miskin Ekstrem

“Jangan aktivitas tambang masyarakat diberhentikan tetapi pihak Lain memasukkan perusahaan perusahaan pertambangan ke daerah-daerah sementara masyarakat kami disini tidak ada pekerjaan akibat tutup nya tambang tersebut di Aceh,” kata Dek yan

Disisi lain dek yan memberikan Contoh, Eksploitasi dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang ada di daerah lain luar Aceh,,Emas di ambil masyarakat sekitar tidak ada pekerjaan dikawasan tersebut.

“Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah dengan tujuan baik dan tertib dalam aktivitas ekplorasi, namun pemerintah juga harus pro rakyat Tolong juga pikirkan masyarakat yang ada di daerah Nagan atas yang sangat prihatin kita melihat nya, mencari sesuap nasi dengan mengendang emas di lahan tersebut ,dan apabila tambang ditutup banyak masyarakat menjadi korban kriminalitas,akibat banyaknya pengangguran dan susah nya lapangan kerja” Dek yan memohon kepada mualem

 

(Ibnu Amin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Pastikan Kesesuaian Data, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Lokasi Tanah Pertanian di Desa Bae
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Ngembalrejo
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:41 WIB

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:37 WIB

Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:35 WIB

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:34 WIB

Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:17 WIB

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru