Revisi RTRW Jadi Langkah Strategis Kupang dan Jayapura Hidupi Tantangan Pembangunan Kota

- Penulis

Jumat, 24 Oktober 2025 - 23:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Menghadapi dinamika pembangunan kota yang masif, dibutuhkan penyesuaian rencana tata ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai sektor sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungannya. Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang dan RTRW Kota Jayapura di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada Rabu (22/10/2025).

Mewakili Direktur Jenderal Tata Ruang, Penata Ruang Ahli Utama Gabriel Triwibawa menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh kepala daerah, Ia mengingatkan bahwa penataan ruang adalah satu kesatuan siklus: pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Karena itu, setelah RTRW ditetapkan, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang benar-benar berjalan sesuai rencana, termasuk melalui instrumen izin, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran.

Baca Juga:  Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Gelar Rakor Koordinasi Fasilitasi Pengadaan Tanah Bendungan Budong-Budong pada Eks. Kawasan Hutan (TORA)

“Kami juga mengimbau agar dalam proses revisi atau penyusunan RTRW ini, dilakukan review menyeluruh terhadap hasil pengendalian pemanfaatan ruang selama ini. Hal ini penting agar indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat diidentifikasi lebih awal,” jelas Gabriel.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di samping itu, Gabriel juga memberikan apresiasi atas capaian Kota Kupang dan Kota Jayapura yang menunjukkan komitmen kuat terhadap arahan kebijakan nasional. Dalam konteks implementasi Perpres tentang RTRWN 2025–2045, kedua kota ini telah menyesuaikan target Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Selengkapnya di tataruang.atrbpn.go.id
#BersamaMenataRuang #DitjenTataRuang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Pastikan Kesesuaian Data, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Lokasi Tanah Pertanian di Desa Bae
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Ngembalrejo
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:41 WIB

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:37 WIB

Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:35 WIB

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:34 WIB

Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:17 WIB

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru