Suara revolusi.com.Rokan Hulu –
Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan anggaran dan infrastruktur. Kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga keinsinyuran, menjadi salah satu kunci agar pembangunan berjalan tepat sasaran, profesional, dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal inilah yang kini diperkuat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui pengisian Indeks Kompetensi Daerah (IKD). Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memetakan potensi sekaligus kompetensi tenaga insinyur yang tersedia di daerah.
Penguatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian IKD yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Aula Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian, Rabu (5/8/2026).
- Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun basis data kompetensi insinyur Indonesia. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran lebih jelas mengenai kualitas, kapasitas, serta sebaran tenaga keinsinyuran yang dapat menjadi salah satu acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Oplus_16908288 Pemkab Rohul dalam kegiatan tersebut diwakili Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ir. Fachrudin Siregar, ST., M.T., yang juga merupakan pengurus PII Kabupaten Rokan Hulu.
Fachrudin menegaskan, IKD bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan instrumen penting untuk mengetahui sejauh mana kesiapan sumber daya manusia bidang keinsinyuran dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pembangunan daerah membutuhkan dukungan tenaga insinyur yang kompeten dan profesional. Melalui pengisian IKD ini, pemerintah daerah akan memiliki basis data yang lebih akurat mengenai potensi dan kompetensi SDM keinsinyuran sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Fachrudin.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman hingga pelayanan publik membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi yang terukur. Karena itu, pemetaan kompetensi insinyur dinilai penting agar kebutuhan pembangunan dapat diselaraskan dengan ketersediaan sumber daya manusia.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan praktisi teknik. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pembangunan berbasis data sekaligus menjawab kebutuhan Rohul di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.
Sementara itu, Ketua PII Kabupaten Rokan Hulu, Dr. Ir. H. Purwo Subekti, ST., M.T., IPM., menegaskan pengisian IKD tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administratif.
Menurutnya, IKD merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi riil kompetensi insinyur di masing-masing daerah.
“PII memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan para insinyur Indonesia memiliki kompetensi yang terdata dengan baik. Melalui kegiatan ini kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah berbasis kompetensi,” katanya.
Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Kaprodi Teknik Mesin Universitas Pasir Pengaraian, Dr. Yose Rizal, ST., M.T., menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam menyiapkan lulusan teknik yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan perkembangan teknologi.
Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah dan organisasi profesi menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan teknik sekaligus memperkuat daya saing lulusan, baik di tingkat nasional maupun global.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah dosen Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian, yakni Ahmad Fathoni, ST., M.T., Rismalinda, ST., M.T., dan Alfirahmi, ST., M.Eng.
Selain sosialisasi mekanisme pengisian IKD, peserta juga mengikuti pendampingan teknis, diskusi interaktif serta penyamaan persepsi mengenai pentingnya validitas data kompetensi insinyur sebagai bagian dari indikator pendukung pembangunan daerah.
Melalui sinergi Pemkab Rohul, PII dan Universitas Pasir Pengaraian, pengisian IKD diharapkan menghasilkan data yang akurat, terukur dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Rohul ke depan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia yang berada di balik setiap proses pembangunan.
Dengan kompetensi insinyur yang terpetakan secara baik, pemerintah daerah memiliki pijakan lebih kuat untuk memastikan pembangunan berjalan profesional, tepat kebutuhan, berdaya saing dan berkelanjutan. *(Gs)*
