Dirjen PTPP Terima Audiensi Kohkantah Probangsi dan Kohkarssi

- Penulis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 21:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Arief Muliawan, menerima kunjungan audiensi dari dua organisasi keprofesian, yakni Konsultan Hukum dan Advokasi Pertanahan, Properti, Bangunan Seluruh Indonesia (Kohkantah Probangsi) dan Konsultan Hukum Kesehatan & Advokasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Kohkarssi). Pertemuan ini diselenggarakan di Ruang Rapat 201 Ditjen PTPP, pada Selasa (4/8).

Kunjungan ini dihadiri oleh perwakilan pengurus dari kedua organisasi. Dari pihak Kohkantah Probangsi, delegasi dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Purwanto Kitung, yang hadir didampingi oleh Sekretaris Umum, Arif Pasha, beserta jajaran anggota. Sementara itu, dari pihak Kohkarssi turut hadir Dewan Pembina Pengurus Pusat, Prof. Siti Nur Azizah; Ketua Dewan Kehormatan Etik, Prof. Wahyu; dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), Anugerah Dachi, beserta anggota pengurus lainnya.

Pertemuan lintas sektor ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus wadah konsultasi strategis guna membangun sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan para praktisi di bidang hukum pertanahan serta kesehatan.

Keberadaan Kohkantah Probangsi dan Kohkarssi memiliki peran esensial dalam memberikan pendampingan dan advokasi hukum yang komprehensif bagi masyarakat, baik terkait isu pertanahan, properti, tata bangunan, maupun perlindungan hukum di sektor kesehatan dan tata kelola rumah sakit.

Kolaborasi yang terjalin antara Ditjen PTPP dengan kedua organisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung yang signifikan bagi masyarakat luas. Melalui sinergi ini, upaya mitigasi dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan khususnya yang bersinggungan dengan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas kesehatan dapat ditangani dengan lebih cepat, tepat, dan transparan. Langkah ini pada akhirnya akan menjamin kepastian hukum atas hak-hak masyarakat, meminimalisir potensi kerugian warga, serta mempercepat terwujudnya pembangunan fasilitas umum dan layanan kesehatan yang memadai serta aman secara legalitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Berita Terbaru