Abaikan Kewajiban Pascatambang di Desa Cipancur, Pengusaha Tambang Terancam Sanksi Hukum

- Penulis

Jumat, 4 September 2026 - 11:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

suararevolusi.com – JABAR
Bekas galian tambang pasir di Desa Cipancur, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, memicu keresahan dan keluhan warga setempat. Setelah material pasir habis dikeruk, pengusaha tambang diduga kuat meninggalkan lokasi begitu saja tanpa melakukan kegiatan reklamasi maupun pemulihan lingkungan yang menjadi kewajiban mutlaknya.(Kamis 4/9/2026).

Kondisi lahan yang terbengkalai kini memicu ketakutan masyarakat akan ancaman bencana ekologis dan kerugian lingkungan jangka panjang. Janji pelaksanaan kegiatan pascatambang yang sebelumnya disampaikan oleh pihak pengelola dinilai warga hanya menjadi janji manis tanpa realisasi nyata di lapangan.

Potensi pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan. Penelantaran lahan bekas galian pasir ini dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan menyusun rencana serta melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang secara bertanggung jawab.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pelanggaran terhadap ketentuan ini memiliki konsekuensi hukum yang berat. Berdasarkan Pasal 161B UU Minerba, pemegang izin yang tidak melaksanakan reklamasi atau kegiatan pascatambang terancam sanksi pidana.Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.Denda finansial maksimal Rp100 miliar. Sanksi administratif evaluasi hingga pencabutan izin usaha.

Baca Juga:  Ketua Umum Garda Wisesa Nusantara Kutuk Keras Oknum Pembuang Limbah B3 di Irigasi Desa Telukbango: "Ini Kejahatan Lingkungan"

Melihat kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan, warga Desa Cipancur dapat melakukan langkah konkrit dan tindakan tegas melalui instansi berwenang dengan  tiga poin tuntutan utama:
Inspeksi dan sanksi DLH/ESDM.Mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuningan dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan verifikasi lapangan, evaluasi menyeluruh, serta menjatuhkan sanksi administratif tegas kepada pengusaha terkait.
Pencairan dana jaminan reklamasi (Jamrek).Meminta pemerintah segera menginventarisasi dan mencairkan dana Jamrek yang telah disetorkan pengusaha sebelum beroperasi. Dana ini harus dialokasikan langsung untuk pemulihan lahan secara independen akibat pengelola yang mangkir.
Melakukan tindakan hukum dengan melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum APH: Mengimbau Balai Gakkum KLHK dan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas indikasi tindak pidana kejahatan lingkungan hidup atas penelantaran lahan bekas galian tersebut.
Masyarakat Desa Cipancur diharapkan tidak tinggal diam dengan harus segera mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agat tidak tinggal diam, melainkan segera mengambil tindakan nyata demi menyelamatkan lingkungan dan mencegah bencana yang meluas di wilayah mereka.
***tim investigasi***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis
Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!
Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN
Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan
Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang
Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
Berita ini 25 kali dibaca
Pasal 161B UU Minerba, pemegang izin yang tidak melaksanakan reklamasi atau kegiatan pascatambang terancam sanksi pidana.Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.Denda finansial maksimal Rp100 miliar. Sanksi administratif evaluasi hingga pencabutan izin usaha.

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:25 WIB

Publik Desak Bea Cukai Dan APH Sikapi Perederan Rokok Tanpa Cukai berbagai Merek Di Depan Tanah Lapang Desa Kalimanggis

Kamis, 19 November 2026 - 11:18 WIB

Saldo BUMDes Sangkanherang Rp0, DPMD Kuningan Soroti Tanggung Jawab Pengawas, LPJ Saja Tak Cukup!

Kamis, 19 November 2026 - 10:26 WIB

Dorong Transformasi Digital Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Kuliah Umum Inovasi Teknologi Radar dan Satelit di Politeknik Agraria STPN

Kamis, 19 November 2026 - 10:25 WIB

Perkuat Sinergi dengan IPPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Sosialisasikan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan

Kamis, 19 November 2026 - 10:23 WIB

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Berita Terbaru

Uncategorized

Sekjen ATR/BPN Bahas Dukungan untuk Persiapan Operasional BRAN

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:23 WIB