Suara revolusi.com.Rokan Hulu-
Dugaan penggunaan kebun yang berada di dalam kawasan hutan sebagai agunan kredit perbankan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, mulai mengusik perhatian publik. Persoalan ini dinilai bukan lagi sekadar urusan pinjam-
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
meminjam, tetapi menyangkut legalitas aset, kehutanan, prinsip kehati-hatian perbankan, hingga kemungkinan adanya pelanggaran hukum apabila ditemukan unsur pidana.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK) Riau menyatakan tidak akan membiarkan dugaan tersebut berhenti sebagai isu. Lembaga tersebut tengah menyiapkan laporan resmi yang rencananya akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
KOREK Riau menyebut laporan akan disusun secara komprehensif dengan melampirkan informasi dan dokumen pendukung yang dimiliki untuk meminta aparat penegak hukum melakukan verifikasi serta pendalaman.
Sorotan utama KOREK bukan hanya menyangkut pihak yang menguasai atau mengelola kebun, tetapi juga bagaimana sebuah objek yang diduga berada dalam kawasan hutan dapat masuk ke dalam proses perkreditan dan diterima sebagai jaminan oleh pihak perbankan.
Pertanyaan Besarnya: Siapa yang Memverifikasi?
Ketua DPW LSM KOREK Riau, Miswan, mengatakan terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang menurutnya harus dijawab apabila dugaan tersebut benar-benar terjadi.
Di antaranya, bagaimana status hukum objek tersebut, siapa yang melakukan pemeriksaan legalitas, bagaimana proses appraisal dilakukan, hingga siapa yang memberikan persetujuan terhadap kredit dengan objek tersebut sebagai agunan.
“Kami tidak menuduh siapa pun telah melakukan tindak pidana. Tetapi jika benar ada kebun dalam kawasan hutan yang dijadikan agunan, maka harus diperiksa bagaimana prosesnya. Siapa yang mengajukan, siapa yang menerima, siapa yang memverifikasi, dan bagaimana kredit itu bisa disetujui,” tegas Miswan.
Menurutnya, proses hukum diperlukan untuk memastikan apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan atau justru terdapat dugaan kelalaian maupun kesengajaan.
Bukan Cuma Soal Kebun, Bisa Merembet ke Proses Kredit
KOREK Riau menilai persoalan tersebut harus dilihat dari dua sisi sekaligus, yakni status kawasan dan proses perbankan.
Dari sisi kehutanan, penggunaan atau penguasaan kawasan hutan tanpa dasar hukum yang sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara dari sisi perbankan, bank memiliki kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit. Pemeriksaan terhadap legalitas serta kelayakan agunan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Karena itu, jika dalam pemeriksaan nantinya ditemukan bahwa objek agunan ternyata bermasalah secara hukum, maka proses penerimaan agunan dan pemberian kredit juga dinilai perlu ditelusuri.
KOREK Minta Kejagung Telusuri dari Hulu ke Hilir
KOREK Riau meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa dokumen agunan, tetapi menelusuri keseluruhan proses dari awal hingga pencairan kredit.
Mulai dari status kawasan, asal-usul lahan, legalitas penguasaan, dokumen kepemilikan atau penguasaan, proses appraisal, pemeriksaan legalitas oleh bank, analisis kredit, pejabat yang memberikan persetujuan hingga penggunaan dan pencairan dana kredit.
Jika dalam proses tersebut ditemukan unsur pidana, KOREK meminta aparat tidak ragu menindak siapa pun yang terbukti terlibat.
“Kalau memang semuanya legal, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ditemukan ada pelanggaran, jangan ada pihak yang merasa kebal hukum. Kami ingin persoalan ini terang dan diuji melalui mekanisme hukum,” kata Miswan.
Potensi Persoalan Hukum Jangan Dianggap Remeh
Menurut Ketua DPW KOREK Riau persoalan akan menjadi lebih serius apabila dalam proses kredit ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen, pemberian keterangan tidak benar, atau tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana.
Namun demikian, Miswan menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pembuktian kepada aparat penegak hukum.
Laporan yang akan disampaikan ke Kejagung, kata Miswan, merupakan bentuk kontrol sosial dan dorongan agar dugaan tersebut diperiksa secara objektif, bukan upaya untuk menghakimi pihak tertentu.
KOREK juga menyatakan siap memberikan informasi dan dokumen pendukung yang dimiliki apabila sewaktu-waktu diminta aparat penegak hukum.
Publik Menunggu: Benarkah Ada Agunan Bermasalah?
Rencana pelaporan KOREK Riau ke Kejagung kini membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjawab pertanyaan yang menjadi inti persoalan: apakah benar terdapat kebun dalam kawasan hutan di Rohul yang digunakan sebagai agunan kredit, dan jika benar, bagaimana proses tersebut dapat terjadi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu tidak cukup melalui pernyataan sepihak. Diperlukan verifikasi dokumen, pemeriksaan status kawasan, penelusuran proses kredit, serta pendalaman terhadap pihak-pihak yang terkait.
KOREK Riau berharap Kejagung dapat memberikan perhatian serius apabila laporan resmi tersebut telah diterima.
“Kami ingin semuanya terang. Kalau tidak ada pelanggaran, tentu harus dibuktikan. Tetapi kalau ada permainan, maka bongkar sampai ke akar-akarnya,” pungkas Miswan. *(Gs)*
