Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menyelenggarakan Pembinaan Tugas dan Fungsi bagi Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

- Penulis

Senin, 24 November 2025 - 10:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menyelenggarakan Pembinaan Tugas dan Fungsi bagi Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat, (21/11/2025) sebagai bagian dari Monitoring dan Evaluasi percepatan penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tunggakan layanan pertanahan, serta penguatan implementasi layanan elektronik.

Kegiatan dipimpin Dirjen PPTR Jonahar bersama anggota Tim VI secara hybrid, dengan dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN NTT beserta seluruh Kepala Kantah se-NTT secara luring.

Jonahar menekankan bahwa percepatan penyelesaian residu PTSL dan tunggakan layanan pertanahan menjadi fokus utama Kementerian, dan meminta seluruh satuan kerja mengidentifikasi berkas yang belum diselesaikan lebih dari tiga bulan, mempercepat proses penyelesaiannya, serta menjaga akuntabilitas proses layanan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Kanwil BPN NTT, Fransiska Vivi Ganggas, melaporkan meningkatnya beban kerja sejak Oktober, termasuk percepatan PTSL, verifikasi faktual, penanganan tanah ulayat, dan penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) di tengah keterbatasan SDM.

Baca Juga:  Kantah Kab. Kudus Hadiri Rapat Penanganan Aduan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus

Seluruh Kantah memaparkan kondisi residu, tunggakan layanan pertanahan, hambatan teknis, keterbatasan SDM, serta tantangan geografis wilayah kepulauan. Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan menekankan pentingnya peningkatan foto udara tegak untuk mendukung layanan elektronik, sementara Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara menyoroti perlunya sinkronisasi pola kerja antar-Kantah dan menjelaskan bahwa tahun depan kinerja daerah akan dinilai dengan indikator lebih terukur, termasuk pemantauan hak atas tanah dan tanah telantar.

Hasil evaluasi menetapkan langkah percepatan berupa target zero residu PTSL untuk seluruh Kantah dan zero tunggakan layanan di 19 Kantah pada akhir 2025, percepatan penyelesaian permasalahan di 3 Kantah, pelaporan progres mingguan, penerapan Bantuan Kendali Operasi (BKO), serta pelaksanaan SE Penyelesaian Tunggakan Pelayanan dan PDDM. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara sebagai bentuk komitmen bersama.

Baca selengkapnya Kunjungi: ditjenpptr.atrbpn.go.id

#DitjenPPTR
#KementerianATRBPN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945
Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Wamen Ossy Ajak Kolaborasi Para Arsitek untuk Wujudkan Visi Kota 2045
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 04:17 WIB

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

Minggu, 15 November 2026 - 02:46 WIB

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 06:58 WIB

ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026

Jumat, 13 November 2026 - 06:57 WIB

ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral

Jumat, 13 November 2026 - 06:54 WIB

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Berita Terbaru