Serahkan 160 Sertipikat Tanah kepada Pemda dan Masyarakat Sulteng, Wamen Ossy Tekankan Bentuk Komitmen Negara Hadirkan Kepastian Hukum
Palu – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan
DIRJEN PENATAAN AGRARIA HADIR DALAM RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati dan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam Rapat Kerja bersama Komisi II
Rekapitulasi Capaian Nilai Strakom Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Periode Juni 2025
Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pegawai serta pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam upaya membangun dan
Rapat Evaluasi Triwulan II Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN
Jakarta, 9 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Evaluasi Capaian Program
Inovasi Layanan RALALI “Roya Layanan Lima Menit” telah di Terapkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
RALALI atau Roya Layanan Lima Menit adalah inovasi terbaru dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah yang memungkinkan proses roya diselesaikan hanya dalam 5 menit,
Ditjen PTPP Menggelar Rapat Persiapan Pembuatan Studio Peta kegiatan Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)
Jakarta – Rabu, 9 Juli 2025, Ditjen PTPP melalui Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan menyelenggarakan kegiatan pembahasan penyiapan ruang Studio Peta kegiatan Integrated Land
Raker dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Berkomitmen Gunakan Anggaran untuk Membuat Layanan Pertanahan Semakin Akurat, _Prudent_, dan Akuntabel
Jakarta – Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Menteri Keuangan, telah ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian Agraria dan
Raker dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Berkomitmen Gunakan Anggaran untuk Membuat Layanan Pertanahan Semakin Akurat, _Prudent_, dan Akuntabel
Jakarta – Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Menteri Keuangan, telah ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian Agraria dan
Penelitian Kebijakan dan Kelembagaan Pembangunan Perkotaan Berbasis Transit-Oriented Development (TOD) di Indonesia oleh Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan (MLIT)
Jakarta, 09 Juli 2025, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan menerima kunjungan kerja dari Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of JAPAN (MLIT)