Integrasi RTRW Provinsi dengan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) sebagai Langkah Strategis Optimalisasi Ruang Darat dan Laut

- Penulis

Sabtu, 20 September 2025 - 23:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN menggelar Webinar Nasional bertema “Integrasi RTRW Provinsi dengan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) sebagai Langkah Strategis Optimalisasi Ruang Darat dan Laut” pada Kamis (18/09/25).

Webinar yang digelar secara daring ini diikuti lebih dari 800 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, praktisi, asosiasi profesi, hingga masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional BPSDM, Indira Proboratri Warpani, menyampaikan bahwa webinar ini menjadi upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya di bidang tata ruang sekaligus memperkaya wawasan terkait pentingnya integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut. Indira menambahkan, webinar ini juga menjadi penutup rangkaian Webinar Nasional: Tata Ruang Series.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Memberikan keynote speech, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menekankan bahwa tata ruang adalah fondasi pembangunan berkelanjutan. Suyus mengingatkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) telah mengamanatkan integrasi perencanaan ruang yang mencakup matra darat, laut, udara, dan dalam bumi. Dalam hal ini, Suyus menyoroti integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut dapat mendukung terwujudnya One Spatial Planning Policy (OSPP) sebagai acuan tunggal pembangunan berkelanjutan yang berperan dalam mengurangi tumpang tindih perencanaan di berbagai sektor melalui peran aktif pemerintah dan kementerian/lembaga (K/L).

Baca Juga:  Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas dan Fungsi terkait Reforma Agraria

“Upaya integrasi RTRW Provinsi dan RZWP3K merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan mempermudah perizinan melalui OSPP. Untuk itu, perlu sinergi erat dari pemerintah daerah dan antar K/L dalam proses integrasi RTRW Provinsi dan RZWP3K agar tercipta ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,” tegas Suyus.

Selengkapnya di tataruang.atrbpn.go.id

#BersamaMenataRuang #DitjenTataRuang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

142 Pengelola PKBM dan SKB se-Kuningan Ikuti Bimtek Tata Kelola Keuangan Tahun Anggaran 2026
Sorotan Dugaan Penggunaan APD Non-SNI Di Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi di Kabupaten Kuningan 
Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan
Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten
Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo
Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Sambung
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 03:14 WIB

142 Pengelola PKBM dan SKB se-Kuningan Ikuti Bimtek Tata Kelola Keuangan Tahun Anggaran 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 15:03 WIB

Sorotan Dugaan Penggunaan APD Non-SNI Di Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi di Kabupaten Kuningan 

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten

Berita Terbaru