Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat melalui kegiatan peninjauan lapang tanah ulayat dan sosialisasi pendaftaran tanah ulayat sebagai bagian dari upaya pengadministrasian tanah ulayat dalam sistem pertanahan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Cikondang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (5/2/2026).
Kegiatan diawali dengan peninjauan lapang ke tanah ulayat Kampung Cikondang yang dilakukan bersama perwakilan pemerintah daerah, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, serta perwakilan masyarakat adat setempat. Peninjauan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai kondisi penguasaan, penggunaan, dan pengelolaan tanah ulayat, sekaligus memastikan kesesuaian antara praktik adat dengan proses administrasi pertanahan yang akan dijalankan.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat bukanlah upaya untuk menghilangkan atau mengurangi hak-hak adat, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah yang secara turun-temurun dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hukum adat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pendaftaran tanah ulayat bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat hukum adat sebagai pemilik sah tanah ulayat. Negara hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dengan tetap menghormati nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang di masyarakat,” disampaikan Staff Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Reza Oktoberia dalam kegiatan tersebut.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat merupakan wujud sinergi antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Melalui proses ini, pengaturan tanah menurut hukum adat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan karakter dan kearifan lokal yang melekat pada masyarakat hukum adat Kampung Cikondang.
