Wabup Syafaruddin Poti Pimpin Apel Besar Penanggulangan Karhutla

- Penulis

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

Suara revolusi.com.Rokan Hulu-

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menggelar Apel bersama Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam Karhutla, sebagai langkah memperkuat sinergi dan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

Apel di gelar di Halaman Kantor Bupati Rokan Hulu Selasa 9/6/2026 dipimpin langsung Wakil Bupati Rokan Hulu H.Syaripuddin Poti SH MH dihadiri Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., S.H., M.H, Kepala Dinas Perhubungan Minarli, SP, Kepala Pelaksana BPBD Rokan Hulu Zulhendri, S.Sos., M.IP, unsur Satpol PP dan Damkar, para Danramil se-Rokan Hulu, para camat, Masyarakat Peduli Api (MPA), Satria Krisna Bonai Darussalam, perwakilan PT. SAI, Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) UPP dan Rokania serta berbagai unsur terkait lainnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti menegaskan bahwa kesiapsiagaan seluruh elemen menjadi faktor utama dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.
Menurutnya, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Provinsi Riau termasuk Kabupaten Rokan Hulu berpotensi mengalami musim kemarau dengan puncaknya diperkirakan berlangsung pada periode Juni hingga Agustus 2026.

“Berdasarkan informasi BMKG, kita harus meningkatkan kewaspadaan karena puncak musim kemarau diprediksi terjadi antara bulan Juni sampai Agustus 2026. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini,” ujar Syafaruddin Poti.

Baca Juga:  Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Melakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Tahun Anggaran 2025

Wabup juga mengungkapkan bahwa hingga 4 Juni 2026, Provinsi Riau tercatat memiliki 8.086 titik panas (hotspot) dengan luas area kebakaran mencapai 15.047 hektare. Meski demikian, Kabupaten Rokan Hulu masih menjadi daerah dengan tingkat kebakaran terendah di Provinsi Riau, dengan luas lahan terbakar sekitar 12,16 hektare.

“Kita patut bersyukur karena sampai saat ini Rokan Hulu masih menjadi daerah dengan angka kebakaran terendah di Riau. Namun kondisi ini tidak boleh membuat kita lengah. Justru harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syafaruddin Poti menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sebagai bentuk kesiapan menghadapi ancaman kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi selama musim kemarau.

Ia meminta seluruh unsur yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, BPBD, pemerintah kecamatan, perusahaan, relawan hingga masyarakat peduli api untuk terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan, patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat serta respon cepat apabila ditemukan titik api.

Melalui apel dan rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara seluruh pemangku kepentingan sehingga ancaman Karhutla dapat dicegah sejak dini dan masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan aman selama musim kemarau tahun 2026.
(MC Diskominfo.Gs

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945
Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum
ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026
ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Wamen Ossy Ajak Kolaborasi Para Arsitek untuk Wujudkan Visi Kota 2045
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 04:17 WIB

H. Rokhmat Ardiyan Apresiasi Sundawani Wirabuana: Perjuangan Pertahankan Seni Budaya Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

Minggu, 15 November 2026 - 02:46 WIB

Publik Desak Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Tunjangan DPRD: Telusuri Rantai Kebijakan dan Peran TAPD Bagian Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 06:58 WIB

ATR/BPN Jateng Dorong Kemudahan Investasi Berkelanjutan melalui Bimtek Penerbitan KKPR 2026

Jumat, 13 November 2026 - 06:57 WIB

ATR/BPN Jawa Tengah Dorong Peningkatan Kualitas Survei dan Pemetaan dengan Melantik 75 Surveyor Kadastral

Jumat, 13 November 2026 - 06:54 WIB

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Berita Terbaru