Bahas Isu Strategis Pengadaan Tanah Kanwil BPN Jambi dan Kantor Pertanahan Se – Provinsi Jambi Ikuti Pembinaan dari Ditjen Pengadaan Tanah

- Penulis

Rabu, 10 Juni 2026 - 07:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jambi – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi menerima pembinaan dari Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Kamis (04/06). Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai bagian dari penjaringan masukan untuk penyusunan regulasi pengadaan tanah serta identifikasi permasalahan pengadaan tanah di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kebijakan di bidang pengadaan tanah melalui penyusunan regulasi yang adaptif, implementatif, dan selaras dengan dinamika pelaksanaan di lapangan. Selain memberikan pembinaan terkait perkembangan kebijakan dan regulasi pengadaan tanah, kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari daerah sebagai bahan penyempurnaan regulasi yang sedang disusun.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi serta Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, baik secara luring maupun daring. Keterlibatan seluruh satuan kerja diharapkan dapat memperkaya perspektif dan masukan yang disampaikan.

Dalam pelaksanaannya, diberikan penguatan terkait berbagai aspek penyelenggaraan pengadaan tanah. Berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah turut menjadi pembahasan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih efektif dan memberikan kepastian dalam implementasinya.

Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi antara Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dengan jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan untuk menyampaikan masukan, pengalaman, serta praktik pelaksanaan pengadaan tanah di daerah.

Melalui pembinaan dan penjaringan masukan ini, diharapkan terwujud keselarasan pemahaman serta penguatan kualitas pelaksanaan pengadaan tanah yang mendukung percepatan pembangunan untuk kepentingan umum, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

#KanwilBPNJambi #ATRBPNKiniLebihBaik #ATRBPNMajudanModern #MelayaniProfesionalTerpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Lapas Pasir Pengaraian Bantah Isu Sewa Kamar, Jual Beli Tamping dan Peredaran HP Ilegal
Kajari Rokan Hulu Hadiri Peringatan HUT IAD ke-XXVI, Tegaskan Semangat Kebersamaan dan Pengabdian
Kejari Rokan Hulu Selamatkan Rp1,38 Miliar Keuangan Negara dari Perkara Korupsi
Diduga Kerjasama Notaris & Pengembang Abaikan Sistem OSS, Langgar Hukum, Kode Etik Hingga Pemecetan.
Lantik 78 Pejabat Struktural, Wamen Ossy: Rotasi dan Promosi Jabatan Bentuk Birokrat yang Adaptif
Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah
Lulus Ujian CBT Penerimaan Baru, Calon Taruna/i Politeknik Agraria STPN Ikuti Seleksi Lanjutan
Kumpulkan Jajaran di Jatim, Menteri Nusron: Masuki Periode Transformasi Organisasi dan Layanan, Tempatkan Rakyat sebagai Raja yang Harus Dilayani
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 05:09 WIB

Lapas Pasir Pengaraian Bantah Isu Sewa Kamar, Jual Beli Tamping dan Peredaran HP Ilegal

Rabu, 22 Juli 2026 - 05:03 WIB

Kajari Rokan Hulu Hadiri Peringatan HUT IAD ke-XXVI, Tegaskan Semangat Kebersamaan dan Pengabdian

Selasa, 21 Juli 2026 - 17:52 WIB

Kejari Rokan Hulu Selamatkan Rp1,38 Miliar Keuangan Negara dari Perkara Korupsi

Senin, 20 Juli 2026 - 13:45 WIB

Diduga Kerjasama Notaris & Pengembang Abaikan Sistem OSS, Langgar Hukum, Kode Etik Hingga Pemecetan.

Senin, 20 Juli 2026 - 12:42 WIB

Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah

Berita Terbaru