Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama berkesempatan mendampingi Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng dalam Peresmian Kampung Reforma Agraria Clumprit dan Launching Gerakan Pemberdayaan Wakaf Produktif di Kota Pekalongan, pada Jumat (05/06/2026).
Kampung Reforma Agraria Clumprit menjadi bukti bahwa Reforma Agraria tidak berhenti pada penataan aset dan pemberian sertipikat tanah semata. Melalui penataan akses Reforma Agraria, tanah dioptimalkan menjadi sumber penghidupan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kemandirian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Yang istimewa, pengembangan Kampung Reforma Agraria Clumprit mengintegrasikan pemanfaatan 173 bidang tanah wakaf produktif sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara Reforma Agraria dan wakaf produktif ini menjadi model kolaborasi yang menunjukkan bahwa tanah tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa Reforma Agraria tidak hanya berhenti pada pemberian sertipikat tanah, tetapi harus mampu mendorong pemanfaatan tanah secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa tujuan akhir Reforma Agraria adalah menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan, Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama, akademisi, organisasi keagamaan, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi mewujudkan Kampung Reforma Agraria ke-177 di Indonesia.
Diharapkan Kampung Reforma Agraria Clumprit dan Gerakan Pemberdayaan Wakaf Produktif dapat menjadi praktik baik yang menginspirasi daerah lain dalam membangun ekonomi masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Joko Wiyono; Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mohamad Azmi Basyir;
