KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS IKUTI RAPAT PEMBAHASAN TARGET SERTIPIKASI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH SECARA DARING

- Penulis

Senin, 22 Juni 2026 - 11:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kudus, 19 Juni 2026 – Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus mengikuti Rapat Pembahasan Target Sertipikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (19/06/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut pembahasan target sertipikasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mendukung percepatan penyediaan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat serta mendukung program pembangunan perumahan nasional. Dalam rapat tersebut dibahas target sertipikasi MBR Tahun 2026 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Strategi dan Kebijakan Perumahan Perdesaan dan Perkotaan (SPPR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Komisi V DPR RI.

Rapat menghadirkan narasumber dari Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, Direktorat Pengaturan, Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, serta Pusat Data dan Informasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus berkomitmen untuk mendukung percepatan sertipikasi tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dan sinkronisasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia dalam rangka mencapai target sertipikasi MBR Tahun 2026 secara optimal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera
Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi
Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan
Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:37 WIB

Ancam Keselamatan Peziarah dan Warga, Dua Pohon Tua Rapuh di TPU Blok Wage Kadurama Kuningan Butuh Penanganan Segera

Senin, 16 November 2026 - 12:18 WIB

Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Cipicung Disorot: Dalih Mutu Teknis Berbenturan dengan Regulasi Swakelola dan Ancaman Sanksi

Senin, 16 November 2026 - 08:07 WIB

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Senin, 16 November 2026 - 08:04 WIB

Sidang Praperadilan Perkara No. 2/Pid.Pra/2026/PN Ditunda Akibat Ketidakhadiran Polres Kuningan, YLBH Kairos & Shekinah Indonesia Tegaskan Komitmen Kawal Keadilan

Senin, 16 November 2026 - 07:26 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Berita Terbaru