Dukung Penelitian UGM, Ditjen PPTR : Masalah Alih Fungsi Lahan Bukan Hanya Soal Angka,Tetapi Juga Spasial

- Penulis

Jumat, 26 Juni 2026 - 11:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yogyakarta – Dalam rangka mendukung penelitian hibah KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia), Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) turut berpartisipasi dalam talkshow stakeholder convening yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada Selasa, (9/6/2026). Penelitian yang bertajuk “Investigasi terhadap Manajemen Data dan Praktik Tata Kelola untuk Perlindungan Lahan Pertanian di Yogyakarta: Mengintegrasikan Pemetaan Partisipatif dan Analisis Kebijakan” ini berfokus pada pembaruan basis data spasial eksisting yang diperlukan untuk perlindungan lahan pertanian serta peningkatan kualitas data di dalamnya.

Talkshow tersebut menghadirkan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian dan menjaga ketahanan pangan, antara lain Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Bupati Kulon Progo, serta perwakilan Petani Milenial, dengan moderator Sri Tuntung Pandangwati dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, yang dalam hal ini mewakili Ditjen PPTR menegaskan bahwa permasalahan alih fungsi lahan sawah bukan hanya sebatas angka saja tetapi juga spasial, sehingga kebijakan penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD) perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang. Mendorong hal tersebut, Ditjen PPTR tengah berupaya menyiapkan basis data spasial LSD yang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta, serta diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sejalan dengan hal tersebut, perwakilan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Dede Sulaeman menegaskan bahwa alih fungsi lahan sawah harus memenuhi proses dan kaidah sesuai peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut terkait upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah, Aria Indra Purnama menegaskan perlunya pemberian insentif dan disinsentif. Aria mencontohkan insentif berupa program konsolidasi tanah dan konsep transfer of development rights dapat meningkatkan nilai tanah dan pemerataan pendapatan, khususnya bagi petani. Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyampaikan berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam sektor pertanian antara lain digitalisasi sistem irigasi sprinkler, penggunaan traktor dengan kendali jarak jauh, serta pengembangan smart greenhouse. “Petani harus kaya!”, tegas Agung sejalan dengan pandangan Aria mengenai pentingnya pemberian insentif bagi pelaku sektor pertanian. Sementara itu, perwakilan Petani Milenial, Indah Bekti Utami, memandang bahwa usaha sektor pertanian mempunyai peluang besar di masa mendatang, dengan maraknya konten-konten bertema petani muda di media sosial.

#DitjenPPTR
#PengendaliandanPenertibanTanahdanRuan g
#KementerianATRBPN
#ATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tim Publikasi, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan
Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten
Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo
Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Sambung
Perkuat Tertib Administrasi dan Kepastian Pelayanan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Rapat Fasilitasi P – KKPR secara Daring
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menerima Kunjungan Tim Konsultan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten

Jumat, 20 November 2026 - 05:37 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo

Jumat, 20 November 2026 - 05:35 WIB

Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan

Berita Terbaru