LSM DPW KOREK Riau Desak Aparat Usut Dugaan Perjalanan Dinas DPRD Rokan Hulu

- Penulis

Minggu, 28 Juni 2026 - 06:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

Suara revolusi.com.Rokan Hulu-

Dewan Pimpinan Wilayah Riau LSM KOREK Riau melalui Pengurus Yulius Mauk, meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan penggunaan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, termasuk penggunaan hotel dan tiket pesawat yang dibiayai dari APBD.

Menurut Yulius Mauk, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian antara perjalanan dinas dengan pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban anggarannya, maka hal tersebut perlu diaudit secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami meminta aparat yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dinas, mulai dari tiket pesawat, bukti menginap di hotel, hingga laporan hasil perjalanan dinas. Jika seluruh administrasi telah sesuai aturan, tentu harus disampaikan kepada publik. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Yulius Mauk.

Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran perjalanan dinas harus mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Aturan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sendiri telah mengatur standar penggunaan hotel serta fasilitas transportasi dalam perjalanan dinas.

Baca Juga:  Koordinasi Sosialisasi Pendampingan Uaha Akses Reforma Agraria Tahun 2025 Di Desa Menawan

LSM DPW KOREK Riau juga mendorong agar aparat pengawas internal maupun penegak hukum melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung perjalanan dinas, termasuk kecocokan antara tiket pesawat, bukti pembayaran hotel, surat perintah perjalanan dinas (SPPD), serta laporan hasil kegiatan.

Yulius Mauk menambahkan bahwa langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan uang negara agar tetap sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Catatan redaksi: Berita ini memuat pernyataan dari LSM DPW KOREK Riau berupa permintaan pemeriksaan. Hingga saat ini belum terdapat informasi resmi yang menyatakan adanya penetapan pelanggaran atau tindak pidana terhadap perjalanan dinas tersebut.

(Tim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sinergi Kementerian dan Lembaga dalam Mengawal RUU Reforma Agraria
Pembahasan RUU Reforma Agraria oleh DPR dan Pemerintah
Komitmen Pemerintah dan DPR dalam Mempercepat Pengesahan RUU Reforma Agraria
Pengesahan RUU Reforma Agraria jadi Undang – Undang
Peringatan HANTARU 2026: 66 Tahun UUPA, Transformasi Melayani Lebih Pasti
Pengadaan Tanah dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Jadi Fokus Pengarahan Dirjen PTPP di Jawa Tengah
HANTARU 2026 : “Transformasi Melayani Lebih Pasti” Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Dorong Transformasi Pelayanan Pertanahan yang Lebih Cepat, Mudah, Dekat dengan Masyarakat dan Berintegritas
Legalitas Tanah Jadi Pijakan, Lembaga Pendidikan Keagamaan di Pohuwato Kini Bisa Kembangan Prasarana Lebih Optimal
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 05:20 WIB

Sinergi Kementerian dan Lembaga dalam Mengawal RUU Reforma Agraria

Jumat, 25 September 2026 - 05:19 WIB

Pembahasan RUU Reforma Agraria oleh DPR dan Pemerintah

Jumat, 25 September 2026 - 05:18 WIB

Komitmen Pemerintah dan DPR dalam Mempercepat Pengesahan RUU Reforma Agraria

Jumat, 25 September 2026 - 05:17 WIB

Pengesahan RUU Reforma Agraria jadi Undang – Undang

Jumat, 25 September 2026 - 05:16 WIB

Peringatan HANTARU 2026: 66 Tahun UUPA, Transformasi Melayani Lebih Pasti

Berita Terbaru

Uncategorized

Sinergi Kementerian dan Lembaga dalam Mengawal RUU Reforma Agraria

Jumat, 25 Sep 2026 - 05:20 WIB

Uncategorized

Pembahasan RUU Reforma Agraria oleh DPR dan Pemerintah

Jumat, 25 Sep 2026 - 05:19 WIB

Uncategorized

Pengesahan RUU Reforma Agraria jadi Undang – Undang

Jumat, 25 Sep 2026 - 05:17 WIB