Pemilik Warung di Tambang Kecewa Dilaporkan Warga, Harap Pemerintah Utamakan Pembinaan dan Musyawarah

- Penulis

Jumat, 3 Juli 2026 - 05:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Suara revolusi.com.Kampar –

Seorang pemilik warung di wilayah Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, mengaku kecewa setelah menerima Surat Teguran I dari pihak Kecamatan Tambang yang diterbitkan berdasarkan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

Surat teguran tersebut berisi permintaan agar pemilik usaha menghentikan sementara aktivitas usahanya serta segera melengkapi berbagai persyaratan administrasi, termasuk perizinan bangunan dan dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemilik warung, Mulyadin, mengaku terkejut sekaligus sedih karena usaha yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan keluarganya justru berujung pada laporan dari warga.

“Saya merasa kecewa karena langsung dilaporkan. Seandainya memang ada keberatan dari masyarakat, saya berharap bisa disampaikan kepada saya terlebih dahulu secara baik-baik. Saya terbuka untuk berdiskusi dan memperbaiki jika memang ada kekurangan,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).

Mulyadin menegaskan dirinya tidak pernah berniat mengabaikan aturan yang berlaku. Ia mengaku siap memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang diwajibkan pemerintah agar usahanya dapat beroperasi secara legal.

“Usaha ini menjadi mata pencaharian keluarga kami. Saya tidak berniat melanggar aturan. Kalau memang ada izin yang harus dilengkapi, saya siap mengurusnya sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.

Baca Juga:  Menteri Nusron Serahkan 546 Sertipikat Hasil Konsolidasi Tanah di Jawa Tengah, Permukiman Warga Makin Bernilai dan Terjamin

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya mengedepankan penegakan aturan melalui sanksi, tetapi juga memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha kecil. Menurutnya, edukasi mengenai proses perizinan sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami ketentuan yang berlaku tanpa harus kehilangan sumber penghasilan.

Di sisi lain, berdasarkan Surat Teguran I yang diterima, pihak Kecamatan Tambang menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil peninjauan di lapangan. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa apabila teguran tidak diindahkan, pemerintah dapat memberikan teguran lanjutan hingga melakukan penegakan Peraturan Daerah sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Meski demikian, Mulyadin berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar usahanya dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Saya berharap ada solusi yang baik bagi semua pihak. Saya siap mematuhi aturan, asalkan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi apa yang menjadi kewajiban saya,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan
Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang
Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten
Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo
Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan
Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Sambung
Perkuat Tertib Administrasi dan Kepastian Pelayanan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Ikuti Rapat Fasilitasi P – KKPR secara Daring
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menerima Kunjungan Tim Konsultan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WIB

Kuasa Hukum Penggugat Perkara 20/Pdt.G/2026/PN Kng Ajukan Permohonan Pengawasan ke Jaksa Agung Terkait Keterlibatan Jaksa Aktif di Pemda Kuningan

Jumat, 20 November 2026 - 05:39 WIB

Pastikan Keakuratan Data Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Tinjau Langsung Objek Tanah di Desa Gulang

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Getas Pejaten

Jumat, 20 November 2026 - 05:37 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Tanah Pertanian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Laksanakan Pemeriksaan Lapang Panitia A di Desa Karangrowo

Jumat, 20 November 2026 - 05:35 WIB

Tingkatkan Ketelitian Pelayanan Pertanahan, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Lakukan Pemeriksaan Lapang di Desa Lambangan

Berita Terbaru