SPRI Rohul Soroti Transparansi Penanganan Kasus Narkoba, Desak Polres Gelar Press Release Resmi

- Penulis

Sabtu, 4 Juli 2026 - 07:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suara revolusi.com.Rokan Hulu–

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Transparansi penanganan perkara narkotika di wilayah hukum Polres Rokan Hulu menjadi sorotan. Ketua Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kabupaten Rokan Hulu, Faisal Purba, mendesak Polres Rokan Hulu segera menggelar konferensi pers guna menyampaikan secara terbuka hasil Operasi Antik Narkoba 2026 beserta seluruh pengungkapan kasus narkotika yang telah dilakukan.

 

Desakan tersebut disampaikan menyusul sejumlah pengungkapan kasus narkotika yang menjadi perhatian publik, termasuk penangkapan yang disertai penyitaan senjata api dan puluhan butir amunisi. Menurut Faisal, keberhasilan aparat patut diapresiasi, namun harus diiringi dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

 

“Kami mendukung penuh langkah Polres Rokan Hulu dalam memberantas narkoba. Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara utuh hasil penegakan hukum tersebut. Karena itu, kami meminta Polres segera menggelar konferensi pers resmi,” ujar Faisal Purba, Sabtu (4/7/2026).

 

Faisal meminta sedikitnya enam informasi penting disampaikan kepada publik, yakni jumlah total tersangka yang diamankan selama Operasi Antik Narkoba 2026, total barang bukti narkotika beserta jenisnya, barang bukti lain yang turut disita, jumlah tersangka yang menjalani asesmen medis, dasar pelaksanaan asesmen tersebut, serta total uang yang berhasil disita.

 

Menurutnya, keterbukaan mengenai asesmen medis menjadi salah satu hal yang paling penting karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum bagi setiap tersangka.

Baca Juga:  Monitoring dan Evaluasi Akhir Tahun Zero Tunggakan oleh Kakanwil BPN Jateng di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara

 

“Asesmen harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. Publik perlu mengetahui apakah penerapannya telah sesuai prosedur, sehingga jelas siapa yang memang layak direhabilitasi dan siapa yang diproses sebagai pengedar,” tegasnya.

 

Ia juga menilai informasi mengenai uang hasil sitaan perlu dipublikasikan sebagai bagian dari akuntabilitas penegakan hukum dan komitmen aparat dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

 

“Konferensi pers bukan sekadar menyampaikan keberhasilan penangkapan, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas seluruh proses penegakan hukum yang telah dilakukan. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tambahnya.

 

Sejauh ini, Polres Rokan Hulu belum memberikan keterangan resmi terkait jadwal konferensi pers yang memuat rekapitulasi hasil Operasi Antik Narkoba 2026 maupun rincian pengungkapan perkara narkotika yang telah ditangani.

 

Dalam beberapa pekan terakhir, Satresnarkoba Polres Rokan Hulu diketahui berhasil mengungkap sejumlah kasus narkotika, termasuk pengungkapan di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, dengan barang bukti puluhan gram sabu serta 33 butir amunisi.

 

SPRI Kabupaten Rokan Hulu berharap Polres Rokan Hulu segera merespons aspirasi tersebut dengan menggelar konferensi pers resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan tidak memunculkan spekulasi di tengah upaya pemberantasan narkotika yang terus digencarkan.

Pungkas Faisal. (Gs).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel suararevolusi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komitmen Bupati Anton, TPP Guru Januari–Februari 2026 Tuntas Dibayarkan
Layanan Pengaduan dan Informasi ILASPP
Ditjen Tata Ruang Gelar Sertijab Administrator Dorong Sinergi Kebijakan dan Inovasi Pemodelan Digital
Ditjen Tata Ruang Gelar Sertijab Administrator Dorong Sinergi Kebijakan dan Inovasi Pemodelan Digital
Tata Ruang Jadi Panglima Pembangunan Berkelanjutan di Bali
Ditjen Tata Ruang Hadiri Forum Apersi Pastikan Dukungan Regulasi Lahan untuk Program 3 Juta Rumah
Ditjen PTPP melalui Direktorat KTPP Gelar Monitoring dan Evuasi Progress Rencana Aksi Program 9 Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah
Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Gelar Rapat Koordinasi Verifikasi Lapangan Peta Tematik Derivatif
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 13:17 WIB

Komitmen Bupati Anton, TPP Guru Januari–Februari 2026 Tuntas Dibayarkan

Senin, 27 Juli 2026 - 13:12 WIB

Layanan Pengaduan dan Informasi ILASPP

Senin, 27 Juli 2026 - 13:10 WIB

Ditjen Tata Ruang Gelar Sertijab Administrator Dorong Sinergi Kebijakan dan Inovasi Pemodelan Digital

Senin, 27 Juli 2026 - 13:09 WIB

Ditjen Tata Ruang Gelar Sertijab Administrator Dorong Sinergi Kebijakan dan Inovasi Pemodelan Digital

Senin, 27 Juli 2026 - 13:08 WIB

Tata Ruang Jadi Panglima Pembangunan Berkelanjutan di Bali

Berita Terbaru

Uncategorized

Layanan Pengaduan dan Informasi ILASPP

Senin, 27 Jul 2026 - 13:12 WIB

Uncategorized

Tata Ruang Jadi Panglima Pembangunan Berkelanjutan di Bali

Senin, 27 Jul 2026 - 13:08 WIB